Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah)

Abstract

Regional autonomy is the right, authority, and duty to regulate autonomous regions and manage their own affairs and interests of local communities in accordance with the legislation. One of which is owned by the local authority is the authority to impose taxes. Supporting local autonomy, the local tax management policies cannot be separated from the regional autonomy policy direction outlined by the Central Government. Local Government as implementing regional autonomy in the management of local taxes tends to be subject to the rules specified by the Central Government. Changes of local tax management policies show that the government has no found raw format in the management of local taxes management yet. Management of local taxes does not show the direction to the actual implementation of regional autonomy due to dominant intervention by the central government. Key words : policy, local taxes, local autonomy AbstrakOtonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh daerah adalah wewenang untuk memungut pajak. Sebagai pendukung otonomi daerah, maka kebijakan pengelolaan pajak daerah tidak terlepas dari arah kebijakan otonomi daerah yang digariskan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah dalam pengelolaan pajak daerah cenderung tunduk pada aturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Berubah-ubahnya kebijakan pengelolaan pajak daerah menunjukan bahwa Pemerintah Pusat belum menemukan format baku di dalam pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah tidak menunjukan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya, karena masih banyak campur tangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.Kata kunci : kebijakan, pajak daerah, otonomi daerah PendahuluanPemberian otonomi kepada daerah di samping dalam rangka memperhatikan adanya keanekaragaman daerah di Indonesia, juga dimaksudkan untuk memberikan ruang demokrasi, dan partisipasi masyarakat. Peluang dan kesempatan dibuka sangat luas kepada daerah dalam rangka mendukung tujuan pemberian otonomi tersebut, Ω

Kontribusi Pajak Daerah Terhadat Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kupang

“…Namun penelitian ini menggunakan teknik studi Dokumentasi. Pungutan yang diperoleh dari masyarakat merupakan keharusan masyarakat terhadap Negara yang yang dikumpulkan ke pemerintah daerah berdasar pada Undang-Undang yang sifatnya memaksa dan wajib ditaati oleh anggota masyarakat (Ikramullah et al, 2016), Hasil pungutan dari masyarakat selanjutnya digunakan untuk pemerataan pembangunan di dalam negeri dan melaksanakan pemerintahan negara (Anggraeni, 2016;Pamuji, 2013).…”

Analisis Realisasasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Kabupaten Lampung Utara

“…Pajak Daerah ialah pajak yang diterima untuk pemasukan kas daerah. Dana yang dikelola oleh pemerintahan daerah digunakan dalam pemenuhan segala keperluan pemerintahan dan membangun daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicantumkan di dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 (Pamuji, 2014), mengenai perpajakan daerah dan retribusinya ada pada wewenang dan urusan yang dikelola oleh pihak daerah. Kabupaten lampung utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mengelola pajak daerah di bawah koordinasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara.…”

Nonalam Disaster Management Policy for The Spread of Covid-19 in The Framework of Regional Autonomy (Central Java Provincial Government Case Study)

“…Kemudian sumber pendapatan daerah diatur dalam UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu diperbaharui dalam UU nomor 33 tahun 2004 (Ismail, 2015). Disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Pamuji, 2014).…”