Kebijakan Presiden Trump Dan Respon Masyarakatnya Terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal Di Amerika Serikat

Abstract

This research aimed to answer three problems: First, how is the Policy of President Trump related to banning on Muslim immigrants from living in the United States based on International Law and International human Right Law perspectives, and second, what are the responses and efforts of the US citizens related to condition of Muslim immigrants in the US. This research used normative legal research with library study. This study showe that: First, the policy of President Trump related to banning on Muslim immigrants has partly violated the international regulations and human rights, particularly UNHCR Convention 1951, ICCPR, and ICESCR 1966; Second, the responses of the US citizens are manifested in the forms of not only standing against the Policy of President Trump, but also fighting for the basic rights and freedom of Muslim immigrants by many lawyers, either by providing consultation and defense in court on a free basis, or by lobbying and negotiating with legislative institutions both at the state and federal government level.

Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim)

“…Kebijakan yang menjadi janji kampanye dari Presiden Donald Trump ternyata mendapatkan respon publik yang berlawan dengan kebijakan tersebut, sehingga terjadi demo yang besar di berbagai Negara-Negara Bagian Amerika Serikat turut menolak kebijakan tersebut (Thontowi, 2017). Faktanya adalah ketika kebijakan hendak diterapkan ternyata memperoleh perlawanan dari masyarakat Muslim, dan masyarakat AS pada umumnya dan salah satu penyebab timbulnya perlawanan ini karena timbulnya pandangan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan diskriminasi yang dipandang telah melanggar hak-hak dasar dan hak-hak kebebasan manusia (Thontowi, 2017). Sebagian besar warga negara Amerika Serikat terkhusus mahasiswa menolak kebijakan tersebut dikarenakan dapat melahirkan ketegangan dan permasalahan di dalam negeri (Syahrin, 2019).…”

“…Padahal secara faktual, Amerika Serikat pada 2016 menjadi negara penerima pengungsi Muslim yang memiliki kewajiban dalam menerima kehadiran para pengungsi dengan jumlah pengungsi mendekati 85.000 pengungsi dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara penerima pengungsi Muslim tertinggi saat itu (Syahrin, 2019). Tentu kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump merupakan tindakan diskriminatif dan telah melanggar hukum nasional maupun hukum internasional dimana pada suatu konstitusi negara hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum adalah hak wajib yang diutamakan (Thontowi, 2017). Karena banyak terjadi demonstrasi dan penolakan atas kebijakan Travel Ban, maka Presiden Donald Trump melakukan revisi atas kebijakan tersebut dan mengeluarkan Perintah Eksekutif 13780 (Wikipedia dalam (Arraf, 2018).…”

American First : Kebijakan Donald Trump dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat

“…Kebijakan yang dikenal sebagai travel ban ini merupakan bentuk resistensi Trump terhadap aksi terorisme dan gelombang pengungsi dan pencari suaka ke AS (Thontowi, 2017).…”