KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan bisnis pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bisnis pemerintah desa salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes. Mengelola BUMDes berarti pemerintah desa menjalankan sebuah bisnis publik karena memanfaatkan dana desa sebagai modal utama BUMDes. Prinsip bisnis pemerintah yang paling penting adalah adanya relasi yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimanakah relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pelaku bisnis yang ditunjuk dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan bisnis antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informen penelitian ini meliputi unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes dan juga masyarakat desa yang pernah berhubungan dengan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Banyumas belum mengarah pada relasi bisnis yang saling menguntungkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam memberikan nilai lebih kepada pemerintah desa. Pengelola masih menempatkan dirinya subordinat pemerintah desa, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inovasi. Pemerintah desa masih cenderung mendominasi peran mereka dalam pengelolaan BUMDes. Relasi bisnis yang mestinya dilandasi semangat entrepreneurship, etika bisnis dan kejelasan peran masing-masing pihak belum muncul dalam relasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

Pengembangan Pengelolaan Pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa di Jambi

“…Karakteristik BUMDes sebagai sebuah Lembaga memberikan pengaruh signifikan terhadap suksesnya aktifitas perekonomian yang dilakukan (Diartho, 2017) (Saleh, Apriono, Prasodjo, & Ariwan 2018). Pengelolaan pariwisata oleh BUMDes juga memiliki tantangan tersendiri sebagai upaya menjaga nilai -nilai kearifan lokal sekaligus berkontribusi bagi perekonomian (Meilinda & Fiolanda, 2019;Fitriyani 2019 Sebagai sebuah destinasi wisata, nilai jual utama tentunya adalah produk wisata, sehingga BUMDes yang mengelola pariwisata juga perlu untuk mempertimbangkan aspek tersebut, diiringi dengan terus berinovasi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha (Nursetiawan, 2018;Kurniasih & Wijaya, 2017;Wibisono, 2020).…”

Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lumbir

“…Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegagalan pengelolaan BUMDes disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola BUMDes dalam memberikan nilai tambah kepada pemerintah desa (Kurniasih & Wijaya, 2017). Penelitian lainnya melaporkan bahwa kinerja BUMDes sangat ditentukan oleh keahlian, pelatihan dan pengalaman (Sofyani, Atmaja, dan Rezki, 2019).…”

The Chain of Business Failures Village Owned Enterprises Gain Profits and Create Community Welfare

“…Must understand that managing a BUMDes business means running a profit-oriented and society-welfare-oriented business (Lumintang & Waani, 2019). This is more because most of the capital used by BUMDes comes from APBDes (Kurniasih & Wijaya, 2017). To realize successful BUMDes business practices, business principles must be carried out by the village government so that BUMDes can contribute to the village government and the welfare of the village community (Filya, 2017).…”

“…The important thing that must face is how to build a good relationship between the BUMDes manager as the (agent) and the village government as the (principle) (Wowor et al, 2019). In the concept of agency theory developed by (Jensen & Meckling, 1976), the relationship that is built should not only carry out their respective roles but how so that the relationship that is created can increase the utility for each party (Dahan et al, 2015;Kurniasih & Wijaya, 2017;Remington & Pollack, 2016). Therefore, business relations should be based on the spirit of professionalism social entrepreneurship, guided by sound business ethics, and having clear roles for each party.…”

“…The concept of this relationship is generally better known as the Business-government relationship, which emerged as the impact of modern management implemented by the government (Bali & Darma, 2019). The new public management paradigm has given the principle that good governance is a government that reduces intervention in people's lives (Dahan et al, 2015;Kurniasih & Wijaya, 2017;Remington & Pollack, 2016). From there, the corporate principle emerged, which had consequences for involving private actors in managing potential public resources.…”