Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia

Abstract

Penerapan post merger notification yang diberlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya itu sendiri dan keuangan para pelaku usaha. Hal tersebut, karena beban yang ditanggung oleh pelaku usaha tidak hanya proses pelaporan tetapi juga besarnya denda yang didapat jika terjadi keterlambatan pelaporan. Mengingat, merger dan akuisisi dilakukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Melakukan merger dan akuisisi mengarah pada posisi dominan dan praktik monopoli. Oleh karena itu, merger, dan akuisisi memerlukan persetujuan KPPU. Namun, permintaan persetujuan dilakukan sebelum atau setelah transaksi dijalankan. Pelaporan akan dilakukan setelah transaksi dilakukan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menunjukkan efektivitas laporan yang dijalankan setelah terjadinya transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dengan membandingkan hukum beberapa negara lain. Kajian tersebut sampai pada kesimpulan bahwa transaksi nilai tertentu harus dilaporkan ke KPPU agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan biaya transaksi yang tinggi. Selain itu, regulasi Indonesia tidak serupa dengan transaksi di negara lain, khususnya ASEAN yang menerapkan sistem pre-merger. Kata kunci: Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan, Sistem Post Merger, Notification, Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia. AbstractThe application of post merger notification in Indonesia makes it very difficult for the reporting itself and the finances of business actors. This is because the burden that is borne by business actors is not only the reporting process but also the amount of fines obtained if there is a delay in reporting. Given, mergers and acquisitions are carried out to maximize the value of the company for shareholders. Performing mergers and acquisitions leads to dominant positions and monopolistic practices. Therefore, mergers and acquisitions require KPPU’s approval. However, approval requests are made before or after the transaction is executed. Reporting will be carried out after the transaction is carried out using the standards set by government regulations based on Law Number 5 of 1999. This study shows the effectiveness of reports that are carried out after the transaction occurs. This research uses a legal approach, a case approach, and a comparative approach. Comparative approach by comparing the laws of several other countries. The study came to the conclusion that certain value transactions must be reported to KPPU so as not to cause uncertainty and high transaction costs. In addition, Indonesian regulation is not similar to transactions in other countries, particularly ASEAN that implemented pre-merger notification system. Keywords: Delay in Reporting of Company Shares Acquisition, Post Merger Notification System, the Law on Business Competition in Indonesia.

Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara

“…KPPU dapat menetapkan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; dan atau peneta-pan pembayaran ganti rugi akibat transaksinya; dan atau pengenaan denda serendah-rendah-nya Rp 1.000.000.000,00, besaran tersebut ber-dasarkan pada PP No 44 Tahun 2021 Pasal 6 Huruf (f) dan Pasal 2 angka (1) Perkom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Sabirin & Herfian, 2021).…”

“…Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X danY apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hokum (Sabirin & Herfian, 2021).…”

Pengaturan Pemberitahuan Pra Merger dan Dampaknya: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan

“…Pelaku usaha yang melakukan transaksi 3p (Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan) perlu melakukan notifikasi kepada KPPU. Di Indonesia Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang berwenang terhadap pengawasan persaingan usaha (Sabirin & Herfian, 2021). Notifikasi atau pemberitahuan dilakukan untuk mencegah dampak negatif atas merger dan akuisisi yang dalam prosesnya akan dilakukan penilaian, meliputi tahap klarifikasi dan penelitian dokumen paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan akan dilanjutkan ke tahap penilaian jika diperlukan dengan waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.…”