Kinerja Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan-KKP Sebagai Salah Satu Stakeholder Perizinan Usaha Penangkapan Ikan

Abstract

Licensing process of fisheries business is conducted on Directorate Fishing Business Service - Ministry of Marine Affair and Fisheries (MMAF), which is the main actor of fisheries business license (Yuniarta 2009). Several constraints of licensing process are found in this research. There are lateness of licensing process in some regions, minimum research development of licensing process and duration of each stage and over all of the stage of licensing process, so that required performance measurement of the directorate. The purpose of this research is measuring performance of Directorate Fishing Business Service based on balanced scorecard approach, that assess on four perspectives, there are learn and growth, business internal process, financial and customer. The result of these perspectives on Directorate Fishing Business Service performance is 3.34, therefore the directorate needs a strategy to increase the performance.

STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA (PPSNZJ) SEBAGAI PUSAT PEMASARAN PERIKANAN (Development Strategies of Nizam Zachman Jakarta Fishing Port as a Fish Market Center)

“…Berbagai tindakan pengelolaan sumber daya perikanan telah dilakukan pemerintah dengan melakukan berbagai kebijakan seperti perizinan dan kuota penangkapan, konservasi kawasan perairan, kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen legalitas untuk para pelaku kegiatan penangkapan ikan (Yuniarta et al, 2011). PERMEN No.16 tahun 2006 mengatur bentuk pelaksanaan fungsi tersebut dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, yaitu berupa: 1) Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan; 2) Pelayanan bongkar muat; 3) Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; 4) Pemasaran dan distribusi ikan; 5) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; 6) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; 7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; 8) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan; 9) Pelaksanaan kesyahbandaran; 10) Pelaksanaan fungsi karantina ikan; 11) Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; 12) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan 13) Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran).…”