Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia

Aritonang, Dinoroy Marganda

doi:10.54629/jli.v18i1.729

Cited by 8 publications

(8 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…According to Drupsteen, environmental problems are deterioration of environmental quality which involves disturbances to the environment between humans and the environment. (Araya, 2013) The Law on PPLH divides environmental problems into two forms, namely Environmental Pollution and Environmental Destruction. Problems arising from pollution and destruction of the environment can be seen and felt by humans as well as disruption of the balance of natural resources and damage to ecosystems that experience environmental problems.…”

Section: Effectiveness Of Criminal Sanctions In Environmental Law Enf...mentioning

confidence: 99%

See 1 more Smart Citation

Comparison Of Effectiveness Of Criminal Sanctions And Administrative Sanctions In Environmental Law Enforcement Policy

Asnar

2024

OPSearch

View full text Add to dashboard Cite

The effectiveness of criminal sanctions in environmental law enforcement according to the author is still very ineffective compared to administrative sanctions, because administrative sanctions aim to restore environmental functions or repair environmental damage, and will be more effective if administrative sanctions are imposed, while the purpose of criminal sanctions is not to restore the function of the environment, but only to create a deterrent effect and Only for individual legal subjects, because in fact criminal sanctions in environmental law are felt to be very far away in punishing corporations as subjects of environmental crimes, so it is more effective if administrative sanctions are applied in environmental enforcement.

show abstract

Section: Effectiveness Of Criminal Sanctions In Environmental Law Enf...mentioning

confidence: 99%

“…Herbert L. Packer explains in his book entitled The Limit Of Criminal Sanction, which discusses a criminal justification concluded that the provision of criminal sanctions is one of the best means available to be able to deal with the problems that occur. (Araya, 2013) (Fisse & Braithwaite, 1993).…”

mentioning

confidence: 99%

Comparison Of Effectiveness Of Criminal Sanctions And Administrative Sanctions In Environmental Law Enforcement Policy

Asnar

2024

OPSearch

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Selain itu, terkait dengan pelaksanaan pidana mati pada masa Belanda, dibuat suatu aturan organik yang diumumkan dalam berbagai plakat. Konsolidasi Pertama mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Belanda secara menyeluruh di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai tanah jajahan adalah pada tahun 1808 atas perintah Deandels, sehingga sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (Road van Hindie), dimana dalam salah satu kebijakannya itu ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal (Eddyono & Wagiman, 2007).…”

Section: Protestanunclassified

Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Novianti

2023

JSIM

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini menganalisis efektivitas penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia serta perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai hal tersebut. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum, sistem peradilan pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, sosiologis, historis, dan filosofis. Hasilnya menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati dilakukan karena alasan keadaan khusus yang mengancam ketertiban hukum dan sebagai the rights of the social defense. Namun, penjatuhan pidana mati belum efektif dalam pencegahan aksi terorisme karena hanya berfokus pada counter terrorism. Dalam hukum positif, penjatuhan pidana mati masih relevan dengan tujuan pemidanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun hak asasi manusia. Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan pidana mati dianggap sesuai karena terorisme termasuk kedalam kategori hirabah, yang sanksinya berupa hudud atau had.

show abstract

“…Dimana, peneliti mengakui adanya kerugian yang paling mendasari apabila Hukum Pidana diletakan sebagai oposisi biner superior yaitu hilangnya fungsi dan tujuan dari Hukum Administrasi. Namun demikian, peneliti pun meletakan Hukum Pidana untuk berfungsi sebagai Ultimum Remedium (Aritonang, 2021). Kesimpulan tersebut pun, pada dasarnya, tersirat adanya paradigma positivisme hukum dalam diri peneliti ketika memberikan makna hubungan fungsional antara Hukum Pidana dan Hukum Administrasi, dengan mengembalikan kepada doktrin-doktrin klasik.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Kekeliruan Epistemologis dan Fallacy Dalam Penerapan Asas Hulprecht Terhadap Tindak Pidana Administrasi

Sunggara,

Marbun

2022

lexprudentium

View full text Add to dashboard Cite

Keberagaman modus dari dugaan tindak pidana mengakibatkan adanya penggolongan jenis dari tindak pidana itu sendiri, yang membawa akibat terhadap perbedaan asas hukum dalam pemeriksaannya. Penggolongan tersebut, pun disebabkan karena adanya anasir dengan bidang hukum lain diluar Hukum Pidana, yaitu Hukum Administrasi Negara. Anasir perbuatan yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana dalam Hukum Administasi Negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, yang dikenal dengan konsep Tindak Pidana Administrasi. Varian tersebut, pada akhirnya, memunculkan cabang baru dalam Hukum Pidana yaitu Hukum Pidana Administrasi. Kegagalan memberikan dan menemukan makna terhadap Hukum Pidana Administrasi memberikan dampak perilaku generalisasi terhadap hukum acaranya. Namun, permasalahannya adalah dominasi paradigma positivisme hukum melalui pola kerja deduksi-silogisme sehingga mengabaikan tujuan dari pengundangan perundang-undangan yang bersifat Hukum Administrasi Negara yaitu kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar kekeliruan epistemologis dan kesesatan berpikir (fallacy) dari Aparat Penegak Hukum dalam pemeriksaan dalam peradilan pidana terhadap Tindak Pidana Administrasi. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, pendekatan komunikasi, pendekatan semiotika, dan pendekatan filsafat. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya kekeliruan dalam memberikan makna terhadap “cara bagaimana” melakukan pemeriksaaan dalam peradilan pidana terhadap Tindak Pidana Administrasi. Sehingga, terjadi kesesatan berpikir (fallacy) berupa penggunaan dominasi Hukum Pidana dengan hanya mengejar efek jera

show abstract

Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia

Cited by 8 publications

References 0 publications

Comparison Of Effectiveness Of Criminal Sanctions And Administrative Sanctions In Environmental Law Enforcement Policy

Comparison Of Effectiveness Of Criminal Sanctions And Administrative Sanctions In Environmental Law Enforcement Policy

Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Kekeliruan Epistemologis dan Fallacy Dalam Penerapan Asas Hulprecht Terhadap Tindak Pidana Administrasi

Contact Info

Product

Resources

About