Konflik Kewenangan Pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepakbola

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik kewenangan Pemerintah dan PSSI dalam menyelesaikan sengketa pemain sepakbola profesional yang terjadi di luar pertandingan sepakbola. Konflik kewenangan terjadi ketika PSSI menyelesaikan sengketa pemain sepakbola profesional yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan antara lain; pertama kedudukan hukum kewenangan PSSI ketika menyelesaikan sengketa pemain sepakbola profesional tidak sesuai dengan tujuan hukum, karena tidak memenuhi salah satu unsur yaitu kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh PSSI tidak sesuai dengan doktrin hukum olahraga transnasional yang mengacu kepada FIFA, dan berakibat tidak terciptanya keadilan dan kemanfaatan; kedua dampak jika PSSI menyelesaikan sengketa dengan mengacu pada sistem hukum olahraga transnasional adalah kewenangan PSSI tersebut bertentangan dengan hukum positif di AbstractThis study aims to examine conflicts of authority of the Government and PSSI in resolving disputes of professional football players that occur outside of football matches.Conflicts of authority occur when PSSI resolves the dispute of professional football players who are inconsistent with positive law in Indonesia. This research resulted in conclusion, among others; the first legal position of PSSI authority when settling the dispute of professional soccer player is not in accordance with the purpose of law, because it does not meet one element of legal certainty, dispute resolution mechanism applied by PSSI not in accordance with the doctrine of transnational sport law that refers to FIFA, justice and benefit; second impact if PSSI resolve the dispute with reference to transnational sports law system is the authority of PSSI is contrary to positive law in Indonesia, among others Article 59 paragraph 3 Law