Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur

Abstract

The purpose of this study was to determine the concept of Good Governance in the perspective of Public Service. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. The type of data used in this research is secondary data. The research analysis uses qualitative methods starting from the concept of public service according to various experts, then the analysis is continued by analyzing the concept of service quality and the concept of good governance in the perspective of public services. Based on the results of the research analysis, it can be concluded that the characteristics of good governance based on the perspective of public services must meet four main elements, namely 1) Accountability; there is an obligation for the government apparatus to act as the person in charge and the person in charge of all the actions and policies that it determines; 2) Transparency: good governance will be transparent to its people, both at the central and regional levels; and 3) Transparency: requires that there are opportunities for the people to submit comments and criticisms of the government which they consider to be non-transparent. Rule of law; Good governance has characteristics in the form of guarantees of legal certainty and a sense of community justice for every public policy taken.

Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai

“…Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan tujuan untuk memberikan standar pelayanan terbaik dari para aparatur pemerintah (Christarto, 2020). Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara (Widanti, 2022). Salah satu pelayanan publik tersebut adalah pelayanan administrasi kependudukan yang sampai saat ini pemerintah masih terus melakukan inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Atthahara, 2018).…”

Penerapan Pelayanan Publik Yang Berinovasi dalam mewujudkan Good Governance Pada Sektor Publik

“…Pelanggan atau anak-anak dituntut untuk tetap dapat diandalkan dan menjunjung tinggi reputasi pelindung atau ayah. Akibat dari hubungan patron-klien ini, jika salah satu pihak melakukan kesalahan, mereka akan menutupinya untuk pihak lain (Widanti, 2022).…”

Implementasi Good Governance pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945

“…Tanggung jawab utama aparatur pemerintah desa adalah melayani masyarakat terkait hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan bentuk abdi Negara bagi aparat (Jide , 2020) Perbedaan penelitian (Widanti , 2022), tentang "Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur", dimana fokus peneitiannya melihat ciri-ciri Good Governance dalam pelayanan publik, sedangkan pada penelitian ini fokus pada implementasi prinsip-prinsip Good Governance pada pelayanan pemerintah desa.Perbedaan penelitian (Lailiyah, 2022)…”