Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia

Abstract

Pengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Permasalahan yang dikaji adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme hukum? dan kedua, bagaimana konsep hukum sebagai pengintegrasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan didominasi hukum negara, sementara terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kebijakan pertambangan; dan kedua, konsep hukum dapat berfungsi sebagai pengintegrasi diantara kepentingan sub sistem dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu

“…Kebijakan pertambangan rakyat bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam sektor pertambangan. Kebijakan ini sering kali dirancang untuk memberdayakan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral di lokasi mereka, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dan sosial lebih besar dari aktivitas pertambangan (Nugroho, 2019).…”

“…Lebih lanjut dalam aspek sosial dan ekonomi, dampak dari kebijakan pertambangan mencakup aspek seperti penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap pendapatan negara, dan efeknya terhadap masyarakat lokal. Serta dalam aspek Hak Asasi Manusia, kebijakan pertambangan harus mengedepankan perlindungan HAM, termasuk hak masyarakat adat, kesehatan, keamanan, serta konsultasi yang berarti (Nugroho, 2019). Dengan demikian menurut model Van Meter dan Van Horn (1975), bahwa kesuksesan dalam menerapkan kebijakan bergantung pada keberadaan atau ketiadaan standar dan sasaran kebijakan sebagai variabel implementasi.…”

Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia

“…Lingkungan hidup tidak semata dipandang sebagai faktor produksi untuk eksploitasi demi memenuhi target-target pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan pungutan bukan pajak lainnya. Namun lebih jauh lagi kepentingan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan untuk "mencapai keadilan dengan mendasarkan pada pertimbangan moral, maka dibutuhkan sebuah hukum sebagai fungsi pengintegrasi diantara berbagai kepentingan yang ada" (Nugroho, 2019).…”

Distribution and Revenue Sharing of Natural Resources in Indonesia: Autonomous Region and Legal Pluralism Perspective

“…36 Meanwhile, the concept of "strong legal pluralism" gives place to all legal systems in the same position so that it creates interaction and there is no domination between one legal system and another. 37 Within the framework of legal pluralism, it provides an understanding that state law recognizes legal pluralism. It can be understood that customary law is seen as an integral part of the state legal system.…”