Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak pelaku usaha telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode penelitian jenis penelitian hukum normatif, penelitian terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Hasil penilitian ini bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum.
 The form of business behavior that is often used by business actors is to use a standard agreement/standard contract/standard agreement, in the form of an agreement that previously by the business actor has unilaterally determined the content of its contents with the intention of being used repeatedly in relation to the consumer. . The purpose of this research is to analyze and find the legal consequences of the concept of standard contracts in the business activities of consumer finance institutions based on Law Number 8 of 1999 concerning Protection. The research method is normative legal research, research on library materials that are relevant to the problems to be analyzed. The result of this research is that the consumer financing institution business actor in making the standard contract there is a release of responsibility from the business actor due to the exoneration clause in the standard contract which is contrary to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Law and is related to the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, so that the conditions for the validity of the agreement are not fulfilled which results in the legal consequences of the standard contract being null and void.

Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer to Peer Lending Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus pada PT. Qazwa Mitra Hasanah)

“…Proses penyelesaian dan penagihan yang telah dijelaskan di atas harus memberikan keadilan untuk kedua pihak.4. Selanjutnya perihal standar dalam penagihan atas gagal bayar diatur kemudian di dalam pembaruan berkala.Pembatasan kepada setiap pengelola fintech dilarang memakai jasa orang ketiga dalam operasional penagihan baik secara individu maupun kelompok yang terorganisir dari asosiasi (Panjaitan, 2020). Hal itu menunjukkan ketidak bolehan orang ketiga pada proses penagihan gagal bayar karena yang bertanggung jawab adalah pihak penyelenggara yang akan mengatasinya dan pihak penerima modal yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar pendanaan.…”