Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Abstract

Abstract

Kajian Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia

“…Notaris bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan jika dilakukan olehnya hal ini sesuai teori tanggung jawab oleh Hans Kelsen (Susmayanti, 2014) yang notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan yang mengenai akta otentik yang berkaitan dengannya Dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan legalisasi, waarmeking, membuat copy sesuai asli. Dalam penjelasannya, kewenangan khusus dalam UUJN oleh notaris dapat dilakukan dengan mensertifikasi transaksi yang dibuat secara elektronik.…”

“…Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari (Susmayanti, 2014) (Mantili et al, 2016) kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.…”

Examining the Employment Dimension of Corporate Social Responsibility (Between Global Initiatives and Indonesia Statutory)

“…On the other hand, considerable research is on the regulation and implementation of CSR in Indonesia. The study conducted by Riana explicitly explores the different interpretations of CSR in various laws and regulations, highlighting that it can be perceived as mandatory or voluntary, depending on the context (Susmayanti, 2014). According to the study conducted by Ridha Hidayat et al, it has been concluded that the CSR arrangements mentioned in different laws have not been synchronized (Hidayat et al, 2020).…”

Has Indonesia’s Unique Progressivism in Mandating Corporate Social Responsibility Achieved Its Ends?

“…They denounced transnational companies vehemently and demanded they take responsibilities in Indonesia. 12 "Indonesia has its own indigenous movement that targets transnational corporations. The [ 136 ] This phenomenon in Indonesia also coincided with the trend of progressive corporate law in the Western world.…”