Kualitas Pelayanan Pasien BPJS di Rumah Sakit

Abstract

Public services have become an important issue in Indonesia for more than a decade. One of them is health services, which is one of the basic needs whose provision must be held by the government as mandated in Article 28 H of the Constitution. For this reason, the Social Insurance Administration Organization (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS) was established on 1 January 2014. Are services to patients covered by BPJS satisfiying enough? This paper answers this question through literature studies and observations, comparing four hospitals in Java and two outside Java. It was found that there were still many problems in this service, and the most prominent was the queuing system that was unsatisfactory and too few staff and medical personnel and rooms compared to the increasing number of BPJS patients. In order to maintain public trust, the government needs to resolve this problem immediately

Location-Based Health Service Information System Design (Case Study of Sidoarjo District Health Services)

“…Tetapi kenyataannya, masyarakat Mojokerto masih banyak yang belum mengetahuinya. Mojokerto sendiri merupakan nama daerah yang memiliki latar belakang yang bersejarah [1]. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan pada masa Hindu-Budha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai Kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, didirikan oleh Raden Wijaya pada akhir abad 13 sampai dengan abad ke 16 dan mencapai masa kejayaan pada kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 [2].…”

“…Kesehatan merupakan hal yang penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas, untuk menjamin kesehatan masyarakat mendirikan layanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. Layanan kesehatan adalah salah satu jenis layanan publik yang pada umumnya seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Sakit Bersalin, dan Klinik [1]. Layanan kesehatan merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan.…”

“…Layanan kesehatan merupakan suatu layanan publik yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat untuk menunjang kualitas tingkat kesehatan masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus memenuhi beberapa komponen mulai dari dasar hukum, produk layanan, pengawasan internal, biaya, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan, bebas dari resiko dan bahaya ketidak pastian serta evaluasi kinerja pelaksana pelayanan [1].…”