Makna dan Pesan dalam Baliho Pemilu Legislatif 2014

Abstract

Baliho adalah salah satu media luar ruang yang banyak digunakan oleh para calon anggota legislatif pada tahun 2014 sebagai alat propaganda politik mereka. Terkait adanya peraturan-peraturan baru pada tata cara kampanye politik di Indonesia pasca orde baru, popularitas adalah syarat mutlak bagi para caleg untuk menarik perhatian masyarakat. Pada prakteknya para caleg memasang foto-foto yang cukup besar disertai dengan pencitraan diri melalui slogan yang bernada patriotik, jargonis maupun idealis baik secara verbal maupun nonverbal. Desain baliho disusun oleh elemen-elemen di antaranya adalah nama caleg, slogan, ilustrasi, logo partai, no urut partai, dan nama wilayah daerah pilihan. Tipologi tanda Peirce digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen desain tersebut, apakah berupa tanda ikonis, indeksikal maupun simbolis. Dalam membangun konstruksi pemaknaan digunakan model semiotika Barthes yang membagi tingkatan pemaknaan menjadi denotasi, dan konotasi. Dalam membangun pemaknaan desain baliho ini, ada tiga komponen yang dibahas yaitu imaji konotatif, teks linguistik dan imaji denotatif. Temuan pada penelitian ini adalah representasi para caleg dalam baliho melalui berbagai jagat simbol, seperti: simbol agama, pendidikan, status sosial maupun nasionalisme.

Bahasa Propaganda Baliho Partai Politik Nasionalis Pemilu 2019: Analisis Semiotika Sosial

“…Bagi masyarakat Indonesia kemeja biasanya digunakan pada acara resmi maupun pekerja kantoran. Kemeja memiliki fungsi dalam menunjukan rasa gaya, formalitas, serta status sosial seseorang (Purnengsih, 2017).…”

“…Penyampaian kampanye di era komunikasi saat ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain; melalui cara konvensional (kampanye tatap muka, selebaran, spanduk, baliho dan lain-lain) dan media massa komunikasi modern (media elektronik, audio visual dan media digital) (Florina & Hartati, 2017). Penggunaan baliho sebagai media kampanye kembali marak digunakan semenjak pemilu 2014 dikarenakan perubahan tata cara berkampanye pada tahun 2004 yang di mana masyarakat Indonesia memilih langsung para wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, maupun DPRD serta peraturan PKPU nomor 15 tahun 2012 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan hanyalah kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga sedangkan media massa cetak serta elektronik baru diperbolehkan selama 21 hari menjelang pemungutan suara (Purnengsih, 2017).…”

“…Temuan dari penelitian ini adalah baliho yang 2021. Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran) 4(2): 212-228 berperan sebagai alat propaganda politik para caleg dikemas dalam berbagai jagat simbol seperti simbol agama, Pendidikan, maupun nasionalis yang disampaikan dengan cara persuasif (Purnengsih, 2017). Adapun Wahdaniah et al, (2019) telah melakukan pengkajian terhadap pengaruh faktor usia pemilih terhadap bahasa persuasif dan untuk mengetahui skala kesantunan berbahasa dalam spanduk caleg pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Lhokseumawe.…”