Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Abstract

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 kembali dilaksanakan setelah sebelumnya mengalami penundaan. Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Pilkada pada bulan Desember 2020, dengan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2020. Langkah yang diambil Pemerintah melahirkan pro dan kontra dikalangan masyarakat termasuk penye-lenggara, hal tersebut sangat rasional mengingat keadaan penyebaran Covid-19 masih terus mengalami peningkatan. Disadari atau tidak, kebijakan tersebut menguji eksistensi nilai mulia dari tujuan hukum yakni keadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan teori. Adapun hasil penelitian ialah: Pertama, Perppu No. 2 Tahun 2020 tidak mengatur terkait dengan metode dan pelaksanaan Pilkada saat pandemi melainkan hanya mengatur waktu pemungutan suara. Kedua, terdapat beberapa tahapan yang menyulitkan pemilih, penyelenggara dan peserta yakni tahapan pemuktahiran data, pencalonan bagi calon peraseorangan dan tidak adanya kampanye dalam bentuk rapat umum. Ketiga, mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada tetap mengacu pada metode saat keadaan normal. Switching the Value of Handling Local Election 2020 in the Middle of Pandemi Covid-19 The implementation of the simultaneous regional elections in 2020 was held after previously experiencing delays. The government decided to carry out the Pilkada (electiosn) in December 2020, by issuing Perpu No. 2 of 2020. The steps taken by the Government resulted in pros and cons among the public, including the organizers, this is very rational considering the spread of Covid-19 pandemic is still increasing. Whether we realize it or not, this policy tests the existence of the noble value of the goal of law, namely justice. This research is a normative juridical study using a statutory regulation approach, a conceptual approach and a theoretical approach. The research shows, first, that Perppu No.2 / 2020 does not regulate the method and implementation of Pilkada during a pandemic but only regulates the timing of voting. Second, there are several stages that make it difficult for voters, organizers and participants, namely the stages of updating data, nominating individual candidates and the absence of a campaign in the form of a general meeting. Third, the mechanism for handling election violations still refers to the method during normal circumstances.

Challenges and Strategies to Minimize Campaign Violations of Regional Head Election

“…3-5. 35 Supriyadi, S. (2020). Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi 22(3), Ibid., pp.…”

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Syar’iyyah

“…Sebelumnya pelaksanaan pemilu 2020 juga sempat mengalami penundaan yang semula akan dilaksanakan 23 september 2020 hingga ditunda pada masa yang belum ditentukan dengan berbagai pertimbangan salah satunya yakni wabah Covid-19 yang tengah menimpa Indonesia bahkan dunia. Dalam norma hukum terdapat nilai yang terkadung di dalamnya yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan (Supriyadi, 2020). Dalam pelaksanaan pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19 jika dilihat dari nilai hukum yaitu:…”

“…Dalam hal pelaksanaan pilkada keadilan dapat diukur dari beberapa aspek diantaranya yakni Pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa baik proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan seperti pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku, sedangkan menurut konsep fairness sebagai konsep keadilan pilkada yakni kebebasan warga negara dalam memilih dan dipilih, berfikir, dalam pilkada (Supriyadi, 2020).…”

Evaluasi, perubahan dan kontinuitas kebijakan: studi kasus kebijakan Pilkada serentak 2020 di Bandar Lampung

“…Keadilan ini sangat ditanya-tanyakan oleh masyarakat mengingat pada Pilkada saat keadaan normal masih ada tahapan pelaksanaan yang tidak adil apalagi saat pandemi Covid-19. Ada beberapa tahapan pelaksanaan pilkada yang bisa menyebabkan adanya ketidakadilan didalamnya, yaitu: pada pemutakhiran data pemilih, pada verifikasi faktual pencalonan, pada saat kampanye, dan pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara (Supriyadi, 2020).…”