Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam

Abstract

This paper discuss constitutional complaint as laws effort to the violation of constitutional right of civil. The protection of human basic right in the next called constitution right was the one of pure element should be contain in the constututional country. UUD 1945 as basic constitutional of Indonesia contrastly admit and protect civil right constitution, but in reality, many case which complaint to the constition departement that indicated violated constitution right because the laws spread out bay government, on the other hand all effort have done by the complainer can not be justicated. Because of that, appear the ideas of constitutional complaint. constituional complaint is constitution which complaining by the complainer because the ommision of public government which is guessed violated constitutional right of complainer. constitutional complaint in generally can be proposed if all laws effort which here has done or no laws effort again.AbstrakTulisan ini membahas constitutional complaint (pengaduan konstitusional) sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Perlindungan hak-hak dasar manusia yang selanjutnya disebut hak konstitusi adalah salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan mengakui dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara, namun pada nyatanya banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang terindikasi melanggar hak konstitusi karena produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, sementara semua upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diadili. Oleh karena itu, muncul gagasan constitutional complaint. Constitutional complaint adalah pengaduan konstitusional yang diajukan oleh pengadu karena kelalaian pejabat publik yang diduga melanggar hak konstitusional pengadu. Constitutional complaint pada umumnya baru dapat diajukan apabila segala upaya hukum yang tersedia sudah dilalui atau tidak ada upaya hukum lagi.

Construction of Ratio Decidendi Constitutional Judges to Maintain the Authority of the Indonesian Constitution

“…Of course, the Constitutional Court No.01/MKMK-SPL/II/2017 is inspired by the judge's decision or action. [6] The case against Constitutional Justice Patrialis Akbar, who received bribes during the settlement of the case for testing the Animal Husbandry Law, was the focus of KPK's arrest operation (2017). The cases of Constitutional Justice Akil Mochtar and Constitutional Justice Patrialis Akbar include grave legal, ethical, and moral transgressions.…”

Hak Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Republik Indonesia

“…Mahkamah Konstitui si mei miliki kei wei nangan ui ntui k mei mei riksa pei ngadui an warga nei gara atas pei langgaran konstitui si, gagasan yang bei rawal dari pei nyui sui nan Komisi Konstitui si mei ngambil kei sei jajaran dei ngan Amandei mei n Ui Ui D 1945. Komisi Konstitui si tei lah mei ngui sui lkan pei rui bahan Ui Ui D 1945 Pei rui bahan Kei tiga dei ngan mei nambahkan tata cara pei ngajui an constitui tional complaint pada Pasal 24C Ayat (1). Mahkamah Konstitui si, jika Komisi Konstitui si sei riui s dei ngan agei ndanya, akan mei ngadili kasui s-kasui s pei langgaran konstitui si.…”

“…hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka. 1 Konstitusionalisme adalah filsafat politik yang berpandangan bahwa pemisahan kekuasaan menjamin perlindungan hak-hak dasar individu. Suatu organisasi hukum yang mampu mengawasi dan agar UUD dapat berfungsi dengan baik, penting untuk memberikan jaminan bahwa ketentuan-ketentuannya akan diikuti dan tidak diselewengkan dalam kegiatan kenegaraan sehari-hari.…”

Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Dusturiyyah

“…Lembaga al-mazalim dibentuk oleh pemerintahan Islam secara khusus yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan kesewenang-wenangan pihak lain. Rasulullah sendiri yang menerapkan lembaga ini ketika itu atau juga pada masa dinasti Abbasiyah yang disebut dengan (diwan al-nazhar fi al-mazalim) atau disebut dengan dewan penyelidik keluhan (Kusumo & Jaelani, 2018).…”