Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan penerapan judicial activism yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan alasan perlunya Mahkamah Konstitusi menerapkan judicial activism dalam putusan presidential threshold melalui penelitian yuridis normatif dengan menjelaskan asas dan prinsip yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cukup sering menggunakan judicial activism seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dan Nomor 102/PUU-VII/2009. Berdasarkan dua putusan itu setidaknya ada tiga pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan judicial activism yang telah terpenuhi dalam kasus presidential threshold yaitu, 1) adanya diskriminasi politik, 2) adanya pelanggaran hak konstitusional, dan 3) terjadi kondisi darurat sosio-politik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memiliki dasar untuk membatalkan presidential threshold yang telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian seharusnya Mahkamah Konstitusi menggunakan judicial activism agar dapat memberikan putusan yang mengedepankan keadilan substantif sehingga bisa menghidupkan nilai kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.This study aims to explain the application of judicial activism carried out by the Constitutional Court and the reasons for the need for the Constitutional Court to apply judicial activism in the presidential threshold decision through normative juridical research by explaining interrelated principles. The study results show that the Constitutional Court often uses judicial activism as in the Decisions of the Constitutional Court Number 5/PUU-V/2007 and Number 102/PUU-VII/2009. Based on the two decisions, there are at least three considerations of the Constitutional Court in implementing judicial activism that has been fulfilled in cases of presidential threshold, namely, 1) political discrimination, 2) violations of constitutional rights, and 3) a socio-political emergency occurs. Therefore, the Constitutional Court has a basis for testing the threshold that violates morality, rationality, and intolerable injustice. Thus, the Constitutional Court should use judicial activism to give appreciation for substantial justice to revive the value of expediency and justice in society.

Legal Certainty Principle in Judicial Activism Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Case Number 143/PUU-XXI/2023

“…The approach is broadly divided into two types, namely: Judicial Activism and Judicial Non-Activism. Teleological, functional, consequentialist, and systemic interpretations are included in Activist Interpretation, while historical, and literal are included in Non-Activist Interpretation 14 . Teleological interpretation can be interpreted as an interpretation that is consistent with the aims and objectives set by the European Treaties.…”

Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden di Indonesia

“…Sebab itu, wujud keikutsertaan rakyat dalam menjalankan negara demokrasi adalah melalui proses pemilihan umum (Pemilu). Pemilu menjadi arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Prabowo, 2022). Maka dalam pemilihanpengusungan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, harus memenuhi pensyaratan perolehan kursi minimal.…”

“…Alasannya, setiap putusan MK bersifat erga omnes, yang berarti harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sebagai the final interpreter of constitution, MK dituntut untuk memberikan tafsir sebuah undangundang yang menjamin hak asasi manusia(HAM),yang dalam hal ini adalah hak konstitusional masyarakat (Prabowo, 2022).…”

“…Dalam beberapa putusan itu dikatakan,jika presidential threshold merupakan sebuah kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy). Terdapat hakim konstitusi yang membatasi dirinya dengan dalil judicialrestraint yang beranggapan bahwa seorang hakim hanya dapat membatalkan sebuah undang-undang tanpa diberi kekuasaan untuk membuat sebuah norma baru (Prabowo, 2022).…”

“…Terbitnya peraturan ini, tetap mendapatkan permohonan Judicial Review mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), padahal Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara materi sama dengan undang-undang sebelumnya yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki setidaknya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu legislatif. Akan tetapi permohonan ini lebih banyak diajukan oleh berbagai pihak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, namun sampai saat ini tidak satu pun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (Prabowo, 2022). Padahal ketentuan presidential thresholdmenutup hak-hak partai politik kecil, yang secara harfiah itusudah tidak sesuai dengan esensi demokrasi yang dianut Indonesia.…”