Merefleksikan Keadilan Bagi Konsumen Terkait Kepatutan Promosi Transaksi Non-Tunai

Abstract

Although Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection has been enforced for 20 years, there are regulations to protect consumer, and submissions to the Constitutional Court 3 times, the material of Consumer Protection Law has never been canceled and changed. This normative juridical study aims to analyze whether or not the Consumer Protection Lawneeds to be amended to fulfill the legal necessities of the community. Merchant (bank) with the Central Bank of Indonesia policy compete to provide the best promotions so that customers are interested. The selection pay with electronic money causes the powerlessness of consumers to prefer buying goods/services cheaper with cards rather than cash without any promotion of the price of goods/services or pay normal prices as inappropriate to consumers that pay non-cash. Discrimination or different treatment of the price of goods or services that harm consumers who transact in cash result unfairness does not protect the dignity of consumers.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0

“…Selain itu penelitian oleh (Rusydiana et al, 2020) Hal senada dalam penelitian yang ditemukan oleh (Wijayanti, 2020) dalam jurnalnya bahwa apa yang termaktub pada UU 8 /1999 tentang "Perlindungan Konsumen" yang telah berlaku selama kurang lebih 20 tahun akan tetapi masih terdapat pengaturan dalam hal yang bertujuan untuk melindungi para konsumennya, dan hal ini sudah tiga ajuan yang diajukan kepada pihak Mahkamah Konstitusi, terkait materi undang-undang tentang "Perlindungan Konsumen" yang tidak pernah dibatalkan dan juga mengalami perubahan.…”

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0

“…Di lembaga yang berperan guna mengelola wakaf "uang tunai" memiliki beberapa karakteristik sertapola manajemen yang khusus. Sehingga wakaf tunai ini di fokuskan pada manajemen wakaf uang tunai dalam wakaf uang tunai masih terdapat problem diantaranya adalah kurangnya penyebaran informasi terkait "wakaf uang tunai" di lingkungan masyarakat, selain itu masih kurangnya jumlah nazir yang Hal senada dalam penelitian yang ditemukan oleh (Wijayanti, 2020) dalam jurnalnya bahwa apa yang termaktub pada UU 8 /1999 tentang "Perlindungan Konsumen" yang telah berlaku selama kurang lebih20 tahun akan tetapi masih terdapat pengaturan dalam hal yang bertujuan untuk melindungi para konsumennya, dan hal ini sudah tiga ajuan yang diajukan kepada pihak Mahkamah Konstitusi, terkait materi undang-undang tentang "Perlindungan Konsumen" yang tidak pernah dibatalkan dan juga mengalami perubahan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, maka "bank" dengan kebijakan dari pihak Bank Sentral Indonesia yang berlomba-lomba memberikan promosi yang terbaik dan unggul supaya terkait menarik hati para konsumennya.…”