Meta-Mortgaging: Islamic Law Review on Marhūn Issues

Abstract

To this date, technology has seen massive development and, it influences the economic field. The emergence of the metaverse has become an inevitable part of this progress. It serves as a digital world, wherein everyone is able carry out a vast array of activities, including economic transactions. The emergence of digital assets, that has encouraged serious discussion, is inseparable from Islamic law. One of these digital assets is the Non-Fungible Token (NFT). This digital asset is the focus of this study, specifically on for its posibility to become material guarantees. This article employs a qualitative study and presented descriptively through the perspective of Islamic law. The result of this study is that the pledged-object (marhūn) has certain primary conditions for it to be functional, namely: it is a property, it has value, it can be traded, its asset value is clearly known, and it is actually owned by the guarantor (rāhin). The concept of marhūn as a valuable object ultimately answers that NFT is included in the marhūn category. However, since NFTs do not stand alone if the transaction currency used in the metaverse is cryptocurrencies, al-rahn transactions using NFTs become less favourable considering Cyrptocurrency is deemed to be haram.

Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi

“…Kasus ini menunjukkan konflik antara putusan MA dan MK mengenai sistem dua atap penyelenggaraan judicial review.Selain itu, putusan dapat bertentangan satu sama lain. Muhammad Fauzan mencontohkan situasi di mana MA menyatakan bahwa suatu Peraturan Pemerintah tidak bertentangan dengan undang-undang dalam satu kasus, tetapi MK menyatakan bahwa undang-undang tersebut sebenarnya bertentangan dengan konstitusi (Muhammadi et al, 2022). Dari sini terlihat bahwa perbedaan pendapat antara MA dan MK dapat berasal dari perbedaan standar atau batu uji yang digunakan untuk menguji norma hukum: MA menggunakan UU sebagai standar, sedangkan MK menggunakan UUD NRI 1945 sebagai standar.King Faisal Sulaiman mengatakan bahwa UU No.…”

“…Peraturan ini menyatakan bahwa MA harus menghentikan proses sengketa hak uji materiil (judicial review) yang sedang berlangsung di MA jika objek hak uji materiil tersebut sedang dalam proses pengujian di MK pada saat yang sama. Namun, konflik kewenangan tersebut akhirnya terjadi (Muhammadi et al, 2022). Pembahasan mengenai permasalahan kewenangan Judicial Review dan upaya reorientasi kewenangan tersebut di Mahkamah Konstitusi dalam jurnal ini sebetulnya merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya.…”