Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Aceh

Abstract

Abstrak Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi agenda negara-negara di dunia terutama setelah menjadi salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio 1992. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencantumkan prinsip partisipatif sebagai salah satu asas dalam penyusunan setiap kebijakan terkait lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan Program Pengelolaan Wilayah Laut Berbasis masyarakat pada Masyarakat Ujong Pancu, Kabupaten Aceh Besar dan memahami bagaimana peran institusi adat laot (Panglima Laot) dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir di Aceh dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui pembentukan aturan hukum yang mendukung dan penguatan kapasitas institusi masyarakat, institusi adat dan hukum adat yang dipercaya dapat menjadi wadah yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui program tersebut masyarakat terlibat secara langsung dalam penentuan kawasan konservasi laut dan juga ikut menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk melindungi kawasan pesisir tempat mereka menetap. Lebih lanjut, melalui pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif dari pembangunan dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang dan obyektif sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah-masalah lingkungan. Abstract Community participation in protection and management of the environment has been on the agenda of countries in the world, especially after incorporated as a principle in the Rio Declaration of 1992. Indonesia, through Law No. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management included participatory principle in policy-making related to the environment. This study aims to examine the implementation of community participation in coastal management and to analyze the role of adat institution (Panglima Laot) in managing the coastal environment in Aceh. Protection and management of coastal areas in Aceh is conducted under two approaches, namely the establishment of the regulations that support the implementation process and strengthening the capacity of public institutions; and traditional institutions and customary laws that are believed can be an effective way to engage community in the development process. Through a program of community-based coastal management, community directly involved in determining the marine conservation areas and also determine the best steps to protect their region. Moreover, the program can also minimize the negative impacts of development and enable public to obtain a balanced and objective information that can contribute to solve the problems in their environment.

Energy Access in the Village of Gunung Arba, Jango Village from the Perspective of Environmental Justice in Central Lombok District Community

“…Principle participation society, society Central Lombok district, West Nusa Tenggara Province is important thing in development and management environment life Because public community, Central Lombok district, West Nusa Tenggara Province is the most vulnerable party to the impact caused by the damage environment so that for public draft involvement public is form of the development and management process environment life That Alone as well as effort increase quality policy government related environment (Safrina, 2015).…”

Integrated Coastal Zone Management for Sustainable Ecotourism in Kalangan Hamlet, Pulau Pahawang Village, Lampung: A Case Study

“…Hingga saat ini pengelolaan kawasan pesisir bersifat topdown artinya pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi adalah kewenangan utuh pemerintah/stakeholder (Dewi, 2018). Padahal dilihat dari segi karakteristik sumberdaya alam dan masyarakatnya cukup beragam dan kompleks, sehingga pengelolaan kawasan pesisir perlu melibatkan masyarakat lokal secara langsung (Safrina, 2015). 6.…”

Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir

“…Panglima Laut juga terlibat dalam penguatan peran masyarakat dalam proses pembangunan pesisir. Namun dalam praktiknya, program tersebut membutuhkan penilaian yang lebih menyeluruh tentang peran lembaga adat ini seiring dengan berkembangnya peran mereka di masyarakat nelayan Aceh (Safrina, 2015).…”