Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Di Kementerian Keuangan

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbedaan rata-rata jumlah peserta tender pekerjaan konstruksi bagi kualifikasi usaha kecil pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan Perpres 12 Tahun 2021. Untuk memastikan persaingan di pasar berjalan sesuai dengan tujuannya, pihak-pihak tertentu perlu melakukan intervensi dengan menetapkan aturan kompetisi. Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi usaha kecil dalam pengadaan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memperluas kemudahan berusaha dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder tender pekerjaan konstruksi di Kementerian Keuangan periode Januari 2019 – Oktober 2021. Makalah ini menggunakan uji statistik parametrik Independent Sample T-test. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah peserta sebelum dan sesudah pemberlakuan Perpres 12 Tahun 2021 dalam tender pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi kecil. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi gambaran awal dampak kebijakan Perpres 12 Tahun 2021 terhadap usaha kecil di Indonesia

Improving The Domestic Product Use Policy For Ministerial Procurement In Indonesia

“…This regulatory evolution introduces several amendments, notably stipulating the compulsory allocation of at least 40% of the government's procurement budget towards MSME-produced goods and services (Ismail et al, 2022;Siallagan et al, 2022). Additionally, the regulation underscores the imperative for utilizing domestic products, provided the cumulative level of domestic component (TKDN) and the corporate benefit weight (BMP) of a good or service meets or exceeds a 40% threshold (Aprilia & Johantri, 2022;Kanaidi, 2023), thereby reinforcing the commitment to bolster domestic production and enterprise within the realm of public procurement (Darmada, 2022;Fidaus et al, 2023;Kanaidi, 2023). This legislative framework posits significant ramifications for the Indonesian economy, particularly through its emphasis on prioritizing domestic products in government procurement processes (P3DN).…”