Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

Abstract

Kurangnya pemahaman bendahara desa terkait kewajiban perpajakan atas penggunaan dana desa menjadi alasan kuat bagi tim pengabdian masyarakat dari PKN STAN untuk melakukan pendampingan atas pelak­sanaan kewajiban perpajakan bendahara desa, khususnya di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan bendahara desa dapat menjalankan kewajiban perpajakan­nya dengan baik sehingga akan mendukung upaya pencapaian target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang dapat disampaikan bahwa: Secara umum bendahara desa telah melakukan kewajiban perpajakan terkait pemotongan/pemungutan dan penyetoran; Penghitungan pajak yang dipotong/dipungut dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SISKEUDES; Bendahara Desa belum pernah membuat bukti potong/pungut maupun menyampaikan pelaporan berupa SPT Masa ke KPP Pratama Tiga Raksa.

PEMAHAMAN BENDAHARA DESA TENTANG PAJAK KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima)

“…Dana desa diperuntukkan untuk pembagunan dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang berasal dari APBN yang di kucurkan khusus untuk desa melalui dana APBD kabupaten/ Kota. Menurut (Bandiyono & Kuncoro, 2021) bahwa dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat pada setiap tahun anggaran yang berasal dari APBN yang di kucurkan kepada tiap-tiap desa yang transfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dana desa merupakan anggaran yang diwajibkan kepada pemerintah pusat dan merupakan suatu hak yang di peroleh untuk desa.…”