Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi

Astomo, Putera

doi:10.31078/jk1139

Cited by 8 publications

(6 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Di sinilah arti pentingnya peran serta masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Demokrasi partisipatoris diharapkan lebih menjamin bagi terwujudnya produk perundang-undangan yang responsif, karena masyarakat ikut membuat suatu perda (Astomo, 2014).…”

Section: Pendahuluanunclassified

PUBLIC HEARING SEBAGAI RUANG (SARANA) PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)

Alfret,

Rauta,

Setyorini

2024

jms

View full text Add to dashboard Cite

Public hearing merupakan salah satu instrumen bagi DPRD Kota Salatiga untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam proses pembentukan suatu Perda guna menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena secara sosiologis Perda harus mengutamakan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Pelibatan masyarakat juga sejalan dengan asas keterbukaan dimana proses pembentukan suatu perundang-undangan haruslah bersifat transparan dan terbuka sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan masukannya. Hal ini lebih dipertegas dengan adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan dan mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Public Hearing ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, kegiatan diawali dengan pemaparan substansi Raperda dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung ataupun bisa pula mengakses melalui Youtube bahkan bagi yang belum berkesempatan menyampaikan pertanyaan dan saran dapat mengakses link G-Form yang telah disediakan. Olehnya itu kegiatan ini dirasakan sangat memberi manfaat dimana DPRD sebagai wakil rakyat dapat menyerap aspirasi masyarakat dan masyarakat khususnya para tuna sosial dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

PUBLIC HEARING SEBAGAI RUANG (SARANA) PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)

Alfret,

Rauta,

Setyorini

2024

jms

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Article 4, paragraph (3) of the PKPU requires that in the selection of candidates democratically and openly conducted by the political parties, notto include former convicted drug dealers, sexual crimes against children subjects, and corruptors. In other words, the rules cover the possibility for the former prisoners of the three extraordinary crimes to dispute in the elections, the concernedperson has been run or spend his sentence (Astomo, 2014).…”

Section: Problems Of Restricted Ex-inmates Corruptor Legislatormentioning

confidence: 99%

Problems of Democratic and Dignified Election in Indonesian Simultaneously Electoral Era

Prasetio

Karjoko

Wardhani

et al. 2022

Int. J. Criminol. Sociol.

View full text Add to dashboard Cite

This research was motivated by the section material in Act No. 7 of 2017 concerning General Election that not arranged in a structured, systematic and massive, so it appears the section material that overlaps with Constitutional Court and the Constitution of 1945. The purpose of this study is to analyze the problems of simultaneous elections in 2019 in order to bring democracy with dignity and integrity in the next election. The research type is a literature study. This research uses laws and conceptual approach. The main data of this study is obtained from primary and secondary law materials. The result showed that the problems in the section material of Electoral Lawimplicate to the practice, namely the chaos in updating of the voter list led to manipulation fraudulent of the voters list,10,520 polling stations had a shortage of election supplies, ballot boxes Voting Organizing Group received thatnot sealed as many as 6,474 polling stations, ballot papers that exchanged between Electoral District as many 3,411 Voting place and 527 Voting Organizing Group officer died and 11 239 sick.

show abstract

“…Fiscal Decentralization in Promoting Indonesia Human Development, International Journal of Economic and Financial Issues",Vol.5,Issue 3,Tahun. 4 Putera Astomo. (2014).Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi, Jurnal Konstitusi,Vol.11,No.3 September.…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Pengaturan Kepariwisataan Halal Di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Jaelani,

Ratun,

2018

Jtsw

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini dilatar belakangi oleh prolifersai kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah sangat luas tidak diiringi oleh fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang optimal. Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan suatu peraturan bernuansa agama. Akibatnya melahirkan situasi hukum yang serba multitafsir, konfliktual dan tidak taat asas yang pada ujungnya menciptakan tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan fokus kajiannya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, desentralisasi pengaturan kepariwisataan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam membentuk produk hukum sangat luas. Kedua, Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang memperhatikan prinsip dan asas lex superior derogat legi inferiori dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, hal ini terlihat dari materi yang diatur dalam Perda tersebut bernuansa agama, padahal agama adalah urusan absolut pemerintah pusat.

show abstract

Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi

Cited by 8 publications

References 0 publications

PUBLIC HEARING SEBAGAI RUANG (SARANA) PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)

PUBLIC HEARING SEBAGAI RUANG (SARANA) PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)

Problems of Democratic and Dignified Election in Indonesian Simultaneously Electoral Era

Pengaturan Kepariwisataan Halal Di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Contact Info

Product

Resources

About