Pemberhentian PNS di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan yang Terlibat Korupsi Ditinjau dari Segi Keadilan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perundang-undangan dalam penegakan sanksi administrasi, sejauhmana bentuk keadilan yang diberikan pemerintah terhadap PNS yang terlibat korupsi, Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum, mengetahui pemberhentian PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014,bagi PNS yang melakukan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, mengetahui keadilan dalam penerapan sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penilitian, maka dapat dismpulkan bahwa pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada PNS yang terlibat korupsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 namun diberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tidak tepat karena bertentangan dengan prosedur, substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Produsen Teksil Dalam Negeri Akibat Penyalahgunaan Surat Keterangan Asal (SKA)

“…Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP (Manurung & Giyono, 2021). Wirjono Prodjodikiro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana (Nisnoni, 2021).…”

Implementasi Pemberhentian PNS Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rokan Hilir

“…Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum." 6 .…”