Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan Oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara

Abstract

Penanggulangan bentrok massa akibat konflik pertanahan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara tidak akan efektif tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Salah satu langkah efektif untuk mengantisipasi kerusuhan massa yang timbul dari permasalahan tanah sebagai gangguan Kamtibmas berkadar tinggi adalah mengimplementasikan sinergi polisional Patroli Kamandahan yang dilakukan oleh Satbrimob Polda Sumut terlebih dahulu mengaplikasikan pemetaan daerah rawan konflik pertanahan sebagai konflik yang timbul dari konflik sumber daya alam yang berpotensi terjadinya kerusuhan massa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Penanggulangan bentrok massa akibat konflik pertanahan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara tidak akan efektif tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Hambatan Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan bentrok massa akibat konflik pertanahan yakni keterbatasan jumlah personel secara kuantitas yang ada dan secara kualitas belum berjalan secara optimal sehingga berdampak pada penilaian masyarakat dalam penanganan kerusuhan massa akibat konflik horizontal yang timbul dari permasalahan tanah meliputi Knowledge, Skill, Attitude. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara adalah menerapkan manajerial metode Patroli Kamandahan dalam mengantisipasi bentrok massa akibat konflik pertanahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dinilai masih kurang optimal.

Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Dan Penataan Tanah Terlantar Dilihat Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

“…Hak atas tanah dibuktikan melauli sertifikat yang sudah di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ang pembuatannya dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP no.37 tahun 1998, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik tentang perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Pulungan, & Muazzul, 2017;Rafiqi, 2019;Wirawan, 2019;Chayadi, 2020;Ambat et al, 2020;Masyhuri et al, 2021;Raja Guk-Guk, et al, 2021;Lumban Tobing, et al, 2021).…”

Analisis Yuridis Tata Ruang Pertanahan Dan Tata Guna Pertanahan di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Agraria di Indonesia

“…Oleh karena itu, maka pemanfaatan ruang wilayah harus sedapat mungkin dapat dikelola dengan baik dan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang ini dapat terlaksana dengan baik, apabila negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi bangsa Indonesia wajib untuk menata penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa beserta isinya diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rafiqi, 2019;Wirawan, 2019;Chayadi, 2020;Ambat, et al, 2020;Masyhuri, et al, 2021).…”

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Areal Tanah Garapan

“…Kemudian yang kedua, penelantaran HGU yaitu tidak sedikit HGU yang diberikan kepada pihak perkebunan yang dinilai tidak sesuai dengan guna dan tidak tepat sasaran bahkan disia-siakan sehingga menyisakan "lahan tidur" dan kondisi ini membuka celah pihak lain untuk menggarap tanah non produktif dimaksud. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menjadi penyebab maraknya penggarap di atas areal HGU yang berakhir kepada munculnya sengketa tanah garapan (Pulungan, & Muazzul, 2017;Rafiqi, 2019;Wirawan, 2019;Chayadi, 2020;Ambat et al, 2020;Masyhuri et al, 2021;Raja Guk-Guk, et al, 2021;Lumban Tobing, et al, 2021).…”