Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah

Abstract

This study aims to determine that governance must be based on the principle of legality, the principle of protection of human rights and the general principles of good governance (AAUPB), and must be guided by the principle of not abusing authority. Regarding the actions of the authorities for criminal acts of corruption, it can be seen in Article 3 of the Anti-Corruption Law that the authority by someone who has a position or position as a result is detrimental to the State Finance. The research method used is normative legal research with analytical descriptive nature. The research data sources consist of primary and secondary legal sources using a library research approach which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the authorities, both according to state administrative law or criminal law, have their respective legal domains, even though both have a close relationship. In terms of the government's accountability for state finances in accordance with Article 30-32 of Law No. 17 of 2003 concerning State Finances, it is stated that both the President and Regional Heads (Governor/Regent/Mayor) are required to submit an accountability report on the implementation of the APBN/APBD to the DPR/DPRD in the form of financial statements that have been audited by the BPK so that it causes state financial losses in corruption in practice more than real losses (actual losses) and does not discuss detrimental losses from potential future losses

Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Malang)

“…Tujuan dari asas ini adalah menciptakan good governance atau tata pemerintahan yang baik. (Trisna, 2021).…”

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK LAIK JALAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus pada Satlantas Polres Muna)

“…Kaitan dengan pertanggungjawaban hukum bahwa tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut termasuk tanggungjawab jabatan atau tanggungjawab pribadi (Mubarak & Trisna, 2021). Pada dasarnya setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan dibebani tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi.Yang membedakan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.Mengenai pertanggungjawaban hukum pemerintah/ pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu barakhirnya masa jabatannya.…”

Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Moral yang Dilakukan Yuser dapat Diancam Hukuman Pidana

“…Pemanfaatan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial, termasuk di bidang kebijakan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana pembajakan, penggandaan, dan pelanggaran izin, harus menjadi prioritas dalam UUHC baru. Karena hukum bekerja pada bidang sosial, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam kebijakan perlindungan dan kesejahteraan social (Mubarak & Trisna, 2021). Menurut Roeslan Saleh, perlunya menggunakan cara pidana dan hukum pidana didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut: 1.…”