Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer

Abstract

This article analyzes the concept of good governance from the perspective of contemporary thought of Islamic law. Good governance is a new concept in islamic legal discourse, but an important one for preventing abuse of power. Good governance is understood to be applied in government and bureaucracy. Clean government should be effective, efficient, transparent, honest and accountable. This can be executed by using all available resources (human, social, culture, politics and economy) for the welfare of the community. Because of this noble goal, good governance is a must, from the perspective of Islamic law. The effort to realize welfare for the community by the state is in line with Islamic law. On the other hand, there is arguably no corresponding textual references from al-Qur’an or Hadith on the issue of good governance. Therefore the concept of mashlahah mursalah is employed since it highly built upon the accommodation of human welfare as it is the main mission of Islam. 
 Abstrak: Tulisan ini menguraikan upaya good governance dengan sudut pandang hukum Islam kontemporer. Good governance merupakan gerakan ijtihâdiyyah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik untuk menegasikan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab, sedangkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat. Berdasarkan hukum Islam kontemporer, penerapan good governance di Indonesia harus dilakukan. Metode pencapaian kesejahteraan dalam bernegara dengan berbagai pemasalahan kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara hukum. Di sisi lain, secara tekstual, nas-nas syariat tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut secara spesifik, maka mashlahah mursalah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu metode ijtihad kontemporer untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia dalam penerapan good governance, karena Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta.

Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial dan Politik yang Sehat

“…Dalam konteks keadilan (adl), Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip terpenting yang harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan kepemimpinan (Sugitanata, Karimullah, & Al Hamid, 2023). Pemimpin yang beretika, dari perspektif Islam, harus berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik (Solikhudin, 2017). Ini berarti membuat kebijakan yang tidak hanya adil secara formal tetapi juga substantif, mengakui dan mengatasi ketidaksetaraan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.…”

The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: a Sharīʿah forensic accounting perspective

“…To date, the movement of clean government, corporations and society has become an important part in eradicating corruption. In Islam, good governance is an ijtihâdiyyah (human rationality) movement to control and monitor abuse of power (Solikhudin, 2017).…”

Technological interventions: a pathway to combatting judicial corruption

“…There has been a change in the communication model between stakeholders as well as a change in work culture. Can reduce bribery, buying and selling cases, buying and selling articles (Solikhudin, 2017).…”