Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan Tahun 2019

Abstract

The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 3 of 2018 concerning the elimination of tax administration sanctions (sunset policy) or better known to the public by bleaching. The end of 2019 there were still PKB and BBN arrears, particularly in the South Jakarta City area reaching 15 billion. The results showed the realization of motor vehicle tax revenue of Rp 115,917,771,730, - there was a reduction of Rp 108,247,742,466, - meaning there were still motor vehicle tax arrears of around 7.5 billion. This problem arises because the socialization of bleaching information is still not optimal, the low public interest in the program, and the low tax compliance. 
 This statement emerged from the results of a survey of respondents who stated that the responsive attitude to the sunset policy reached 88.5%, of which 47.9% stated the respondents agreed to the policy of eliminating motor vehicle administration sanctions but they had not used it, in other words, the sunset policy make public interest to obey pay taxes increases. So that the important role of the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency (BPRD) will immediately improve tax administration, improve services, systematically and continuously educate taxpayers and ensure law enforcement.

Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19

“…Selain itu, Kepatuhan wajib pajak meningkat sebagai akibat dari aspek penghapusan sanksi pajak ini. atau dengan sebutan sunset policy Avianto & Hasbi (2020). Avianto & Hasbi (2020), menjelaskan bahwa sunset policy mendapatkan respon yang baik dari para wajib pajak.…”

“…atau dengan sebutan sunset policy Avianto & Hasbi (2020). Avianto & Hasbi (2020), menjelaskan bahwa sunset policy mendapatkan respon yang baik dari para wajib pajak. Hanya saja kebijakan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.…”

“…Penghapusan denda pajak adalah penghapusan sanksi moneter yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (Widajantie & Anwar, 2020) atau disebut sunset policy yaitu pemberian izin pencabutan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Avianto & Hasbi, 2020). Selain itu Penghapusan denda pajak merupakan upaya pemerintah guna menaikan Ketaatan wajib pajak dengan harapan agar menambah para pembayar pajak agar patuh dalam membayarkan pajaknya.…”

“…Tentu dengan program ini diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa penghapusan denda pajak yang diberikan dapat memberikan keringanan wajib pajak, hal ini tentu akan menarik perhatian para wajib pajak. Sebagaimana yang telah dilakukan beberapa peneliti seperti (Avianto & Hasbi, 2020); (Amwar, 2020); (Widajantie & Anwar, 2020); dan (Tanan & Doko, 2021a) yang menegaskan Ketaatan wajib pajak dipengaruhi penghapusan sanksi perpajakan. Dimana Semakin besar tingkat dari penghapusan pajak, akan menjadikan seseorang lebih patuh dalam membayarkan pajak.…”

CARI MONTIR Ltd. “Vehicle Service Application”

“…Data from the Central Statistics Agency (BPS) which shows that the population of motorized vehicles in Indonesia in 2020 is 133,617,012 units, this number represents an increase of 70% compared to the previous year (Dewi, Alsakinah, Sara, & Amrina, 2022). Where about 13% of the total population, namely 20,221,821 units of motorized vehicles, are in the province of DKI Jakarta (Avianto & Hasbi, 2020).…”