Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia

Nasution, Dito Aditia Darma; Ramadhan, Puja Rizqy

doi:10.24843/eja.2019.v28.i01.p26

Cited by 8 publications

(7 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Otonomi telah melahirkan antusiasme yang luar biasa ditingkat desa, bukan berarti tidak ada persoalan yang serius berasal dari internal desa (Nasution, 2016). Kuatnya figur tokoh yang di representasikan oleh kepala desa sering kali menjadi hambatan serius demokratisasi desa.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Pelatihan Microsoft Office bagi Perangkat Desa Adipuro Kaliangkrik untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat

Yusnanto¹

2023

Yumary

View full text Add to dashboard Cite

Purpose: Autonomy has given rise to extraordinary enthusiasm at the village level, it does not mean that there are no serious problems originating from internal villages. This is constrained because the village document processing field in Adipuro is still done manually and in computer skills in the range of 40%. Therefore, training is needed to improve the skills of village officials in Adipuro, especially Microsoft Office. With the hope that the device acquires knowledge in supporting its work and activities, to facilitate its work in managing village administration, and can convey its knowledge to the community in its environment. Methodology: The method used is the lecture method, practicum and mentoring regarding the use of Microsoft Office, it is hoped that after conducting the training, village officials can operate computers and use Microsoft Office well. Result: From the results of Community Service that has been carried out by the entire team, both lecturers and students with the title Microsoft Office Training for Adipuro Kaliangkrik Village Devices to Improve Community Services, it went smoothly and successfully with a range of 80%. Conclusion: After receiving this training they are able to use Ms Offices, especially Microsoft Word in facilitating services to the community such as making recommendation letters for moving domicile, making death certificates and so on. Keywords: 1. Microsoft Office 2. Village Head 3. Village Apparatus 4. Autonomy

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Pelatihan Microsoft Office bagi Perangkat Desa Adipuro Kaliangkrik untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat

Yusnanto¹

2023

Yumary

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pelayanan penunjang adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah negara bagian kepada kabupaten, kota atau desa, dan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah (Nasution, 2016). Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan memiliki tiga tugas utama: 1.…”

Section: Otonomi Daerahunclassified

Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019-2022

Aziz,

Reza,

Novinka

2023

ekodestinasi

View full text Add to dashboard Cite

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tercermin dalam APBD, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan fungsi negara. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa data laporan realisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Sambas tidak mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mengakibatkan kurangnya kemandirian dan efisiensi dalam merealisasikan anggaran pengeluaran. Pencapaian Target Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sambas harus meningkatkan target PAD melalui potensi dinas pajak dan retribusi yang kurang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

show abstract

“…Daerah yang kaya akan sumber daya menyambut baik otonomi daerah, sedangkan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam pesimistis dengan otonomi daerah. Dampak negatif lain dari otonomi daerah adalah penyalahgunaan kekuasaan (Faisal & Nasution, 2016). Penduduk lokal cenderung mengeksploitasi masyarakat dengan mengumpulkan pendapatan daerah dengan memperluas objek pajak dan pajak, serta penggunaan anggaran yang tidak terkendali dalam memfasilitasi pejabat daerah, perusakan sumber daya alam untuk mengumpulkan PAD, dan transfer praktik korupsi dari pusat ke daerah.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Fahrizal¹,

Bintoro²

2022

J. Manaj. Kewirausahaan

View full text Add to dashboard Cite

Besarnya kewenangan yang dimiliki daerah melalui aliran kewenangan otonomi daerah melalui desentralisasi politik dan fiskal, yang seharusnya menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan rakyat, ternyata justru lebih banyak menghasilkan ”aristokrat” lokal dalam pembangunan lokal yang cenderung elitis. Dalam kondisi demikian, tentulah terkendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berjalan seiring dengan meningkatnya kewenangan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan dari dilaksanakannya otonomi daerah. Modus-modus bagi tindak pidana korupsi juga semakin menjalar di daerah, jika kita melihat laporan KPK, trend korupsi menjadi semakin beragam. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama dalam permasalahan desentralisasi fiskal serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, akuntabilitas, dan transparansi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukum. Kata kunci: desentralisasi fiskal, korupsi, otonomi daerah ABSTRACT The magnitude of the authority possessed by the regions through the through political and fiscal decentralization, which should have resulted in better public services and increased people's welfare, has in fact produced more local “aristocrats” in local development which tends to be elitist. In such conditions, of course, there are obstacles in efforts to improve people's welfare which goes hand in hand with increasing regional authority. This is not in line with what is aspired from the implementation of regional autonomy. The modes of corruption are also increasingly spreading in the regions, if we look at the KPK report, the trend of corruption is becoming increasingly diverse. This paper aims to identify the main causes of fiscal decentralization problems and provide policy recommendations in strengthening local governance. The method used in this paper is qualitative with a normative juridical approach. The recommendations given are strengthening the Government's Internal Supervisory Apparatus, accountability, and transparency as well as strengthening governance that prioritizes the rule of law. Keywords: corruption, fiscal decentralization, regional autonomy

show abstract

Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia

Cited by 8 publications

References 2 publications

Pelatihan Microsoft Office bagi Perangkat Desa Adipuro Kaliangkrik untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat

Pelatihan Microsoft Office bagi Perangkat Desa Adipuro Kaliangkrik untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat

Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019-2022

Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Contact Info

Product

Resources

About