Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Abstract

The implementation of Indonesia's foreign policy in the form of "Free and Active Politics" in its development since the founding of the Indonesian state was influenced not only by the domestic situation but also by the growth of the international political climate that occurred at that time. The rapidly changing international political climate must be followed and analyzed continuously for the sake of national interest. Furthermore, the steps to respond to these changes must be decided in the implementation of foreign policy to achieve the national interest. The use of the concept of national interest here is to explain the noble ideals that Indonesia wants to achieve with a free and active foreign policy. This paper aims to highlight the dynamics of the meaning of "free and active" in Indonesia's foreign policy in terms of domestic conditions at that time and how Indonesia's foreign policy was able to respond to international political challenges that have occurred since the early days of independence until now, which are none other than policies. It was made in the national interest in order to maintain the state of Indonesia as an independent and sovereign state in the midst of a turbulent world

Indonesia's Free and Active Foreign Policy is the Basis for Realizing World Peace

“…Indonesia harus menjadi pelopor terbentuknya GNB yang menolak keras segala bentuk penjajahan di atas dunia dan menginginkan terciptanya perdamaian. Indonesia masih optimis serta aktif dalam geraakan ini karena masih relevan dengan kondisi saat ini dalam menghadapi permasalahan global yang terus semakin kompleks (Wijayanti, 2022).…”

Peningkatan Kerja Sama Militer Antara Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dengan Canadian Armed Forces (Caf) Dalam Upaya Mendukung Sasaran Strategis Pertahanan Negara

“…Negara sebagai aktor rasional akan membuat kebijakan yang di dasarkan terhadap analisis cost-benefit, yang menghasilkan kepentingan nasional sebagai tujuan akhir dari terciptanya sebuah keputusan. Kepentingan nasional menjadi acuan negara dalam melakukan interaksi dengan negara lain maupun aktor lain dalam hubungan internasional [1]. Kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh negara merupakan manifestasi dari upaya untuk merealisasikan kepentingan nasionalnya dan mewujudkan kesetaraan kekuatan antar negara di dalam sistem internasional.…”

“…Organisasi antar pemerintah ini mulanya terdiri dari tujuh negara-negara Commonwealth, yakni Kanada, Inggris, Australia, Ceylon, Selandia Baru, India dan Pakistan, yang mengusung konsep kemitraan dalam bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia serta kerja sama Selatan-Selatan [10]. Kerja Sama Selatan-Selatan sendiri adalah sebuah skema kerja sama antar negara berkembang yang dilakukan melalui hubungan bilateral maupun multilateral untuk menghasilkan solusi bersama terhadap upaya pembangunan negara-negara selatan [1]. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1945 -1965) kebijakan luar negeri mencoba menghindari dari ketergantungan negara terhadap bantuan asing, namun tetap menerima tawaran investasi terutama dari perusahaan gas dan minyak seperti Asamera dan juga kerja sama dalam pembelian pesawat De Havilland dari Kanada.…”

Menjawab Pembentukan Aukus Di Kawasan Asia Pasifik Menggunakan Prinsip Bebas Aktif Indonesia

“…Prinsip ini berasal dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. "Bebas Aktif" mengandung arti bahwa Indonesia bebas dari penjajahan dan aktif dalam upaya menghilangkan penjajahan dari dunia(Anita Wijayanti, 2022). Prinsip ini telah membantu Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya di tengah tantangan geopolitik yang beragam.…”