Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak

Abstract

The purpose of this research is to determine empirically whether the service quality (tangibles, reability, responsiveness, assurance, and empathy) affect taxpayer's satisfication.This research was conducted by distributing 255 pieces of questionnaires to KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. Questionnaires were returned and in the content of 235 pieces and are all used in this research. Multiple Linear Regression was used to the test of hypothesis.The result of this research showed that tangibles, reability, responsiveness, assurance, and emphaty had significant influence in taxpayer's satisfication Pemerintah memiliki fungsi untuk mensejahterahkan masyarakatnya secara merata, baik dari golongan atas, menegah, maupun bawah. Untuk menwujudkan kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional wajib untuk dilakukan. Menurut Kleinjans, Pengertian Pembangunan yaitu suatu proses pencapaian pengetahuan dan ketrampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan baru sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran, perbaikan fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukanlah dana yang sangat besar mengingat semakin pesatnya pertumbuhan masyarakat Indonesia. Dana tersebut disebut sebagai penerimaan negara. Penerimaan negara terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak, karena itu, sangatlah penting peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya pajak bagi perwujudan pembangunan negara sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajibannya sebagai salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk pembangunan negara.Sejak reformasi pajak tahun 1983, Indonesia menganut sistem self-assesment system dari 3 sistem pemungutan pajak yang ada. Menurut Tjahjono dan Husein (2005:21), self assessment system memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang mereka sendiri, yang mana artinya wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, meyetorkan, dan melaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada self assessment system, fiskus bertindak mengawasi wajib pajak dan memberikan arahan dalam bentuk konsultasi, penyuluhan, dan sosialisasi. Dilihat dari pengertian tersebut, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan penerapan sistem ini karena wajib pajak dengan sukarela menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri jumlah pajak kepada negara.Karena itu, pemerintah harus berupaya agar kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pajak tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak