2020
DOI: 10.22515/jifa.v3i1.2369
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Abstract: This study aims to determine the effect of the Village Finance System (Siskeudes) and the Government Internal Control System (SPIP) on the accountability of village fund management. This study refers to a quantitative approach to the population of villages in Wonogiri District. Determination of the sample by random sampling technique. The process of collecting data uses the questionnaire method. Respondents in this study were the Village Head and Village Secretary. Data analysis uses multiple regression analys… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3
2

Citation Types

0
22
1
38

Year Published

2022
2022
2024
2024

Publication Types

Select...
8

Relationship

0
8

Authors

Journals

citations
Cited by 33 publications
(61 citation statements)
references
References 2 publications
0
22
1
38
Order By: Relevance
“…Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azizah et al, 2015;Hardiningsih et al, 2019;Arfiansyah, 2020). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait keberhasilan maupun kegagalannya sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah (Fauziyah dan Handayani, 2017).…”
Section: Pendahuluanunclassified
See 1 more Smart Citation
“…Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azizah et al, 2015;Hardiningsih et al, 2019;Arfiansyah, 2020). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait keberhasilan maupun kegagalannya sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah (Fauziyah dan Handayani, 2017).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…SPIP berperan dalam mempromosikan akuntabilitas, yaitu memastikan legalitas dan keteraturan operasi instansi pemerintah serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi dan efektivitas manajemen secara umum (Nogueira dan Jorge, 2017). Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, karena prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan melalui penerapan SPIP meminimalisir tindakan penyelewangan, mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi, memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian bahwa pelayanan publik dilakukan secara ekonomis dan efisien (Ichlas et al, 2014;Juwita, 2014;Widyatama et al, 2017;Arfiansyah, 2020;Puspa dan Prasetyo, 2020).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai sebagian elemen yang berarti bagi pengelolaan akuntabilitas Pemerintah [8]. Elemen tersebut merupakan area dari pengendalian, efek dari pengendalian, aktivitas-aktivitas pengendalian, serta komunikasi.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Each has a regional government that mentions the village as an autonomous government by granting it special rights, including those related to village management and funds, village head elections, and the village development process (Lewis, 2015). In addition, provincial regions also have the status of regional autonomy (Bustaman et al, 2018;Arfiansyah, 2020;Purnawan, 2021). Regional autonomy is the right, authority and obligation of the region to regulate and manage its own regional affairs and interests in accordance with the law (Yusuf et al, 2019;Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016;Kadir & Idris, 2021).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…According to Arfiansyah (2020) is the result achieved in accordance with the wishes, so optimization is the achievement of results as expected effectively and efficiently. Optimization is also interpreted as a measure where all needs can be met from the activities carried out.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%