Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri

Abstract

Penyelenggaran Pemerintahan Desa akan tersusun dan terarah dengan baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa memiliki kesadaran terhadap Pemerintahan Desa yang di dampingin Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Sehingga seluruh masyarakat akan terwakili kepentinganya untuk mencapai Pemerintahan Desa yang demokratis, jujur, bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Desa Marga Dauh Puri haruslah mengacu pada peraturan pemerintah yang ditetapkan yakni sesuai dengan Undang-UndangNo23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 TentangDesa, Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang ICCPR dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 32 Tentang Badan Pemusyawaratan Desamengingatkan adanya sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris yang akan mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Badan PemrusyawaratanDesa dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi di Desa Marga DauhPuri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijabarkan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti sejak 2019-2022 BPD Bersama Pemerintah Desa Marga Dauh Puri telah berhasil membuat 28 Perdes , dan Pembangunan di Banjar Ole dan Banjar Kelaci. Dari hasil penelitian diatas peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Marga Dauh Puri, semua jawaban menunjukkan kearah yang baik. BPD dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya.

Keberadaan Awig-Awig dalam Mengatasi Aksi Tindak Pidana Ringan di Desa Marga Kabupaten Tabanan, Bali

“…Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4 Kehadiran landasan hukum tersebut dalam hukum positif Indonesia memperkuat eksistensi dari hukum adat itu sendiri.…”

“…Catur Dresta yakni ajaran-ajaran agama, Kuna Dresta yakni nilai-nilai budaya, Loka Dresta yakni pandangan hidup dan Desa Dresta atau disebut sebagai adat-istiadat setempat. 4 Selayaknya hukum positif, awig-awig desa pakraman yang menjadi pedoman kehidupan krama desa tentu melarang adanya perbuatan kejahatan dan di dalamnya telah diatur sanksi (pamidanda) bagi siapa pun yang melanggar. Namun, pelaksanaan pamidanda ini lebih mengutamakan kepatutan dan kerukunan dalam masyarakat atau asas paras paros salulung sabayantaka.…”

“…Terlebih dalam penyusunannya harus berdasarkan dan menerapkan konsep Tri Hita Karana, yaitu ajaran filosofis masyarakat Hindu yang melekat dalam tiap sisi kehidupan masyarakat Bali. 4 Tri Hita Karana memiliki arti tiga pembawa kebahagiaan yang dapat diperoleh dengan menjaga keharmonisan antar tiga unsur, yakni Parhayangan (Tuhan), Pawongan (manusia) dalam hal ini antara krama desa adat yang ada di wilayah Desa Marga, serta Palemahan (lingkungan). Bagi masyarakat Desa Marga penting untuk selalu mengingat dan menerapkan hal ini dalam kehidupannya untuk mencapai dan menciptakan keseimbangan, salah satunya melalui pembuatan awig-awig tadi.…”