Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Abstract

Hasil penelitian dan data laporan keuangan BUMDes di beberapa kabupaten di NTB menunjukkan kesenjangan antara praktik yang dijalankan dengan konsep bisnis yang sehat. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka dilakukan kegiatan pelatihan pengurus bumdes terkait pemrosesan akuntansi yang layak. Selain pelatihan, kegiatan ini juga melakukan penyusunan dan penyediaan modul akuntansi sederhana dan excel akuntansi. Pelatihan dihadiri oleh perwakilan dari 5 BUMDes di Kecamatan Pujut dan satu orang Pendamping Lokal Desa (PLD). Perwakilan BUMDes yang hadir yaitu dari Desa Ketara, Semudane, Mertak, Bangket Parak, dan Kawo. Sedangkan PLD adalah PLD Kawo. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan peserta, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum pengurus BUMDes di Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah tidak melakukan pemrosesan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan terhambatnya aktivitas BUMDes.

PKM Bumdes Johar Mandiri Jaya

“…Wisata Sawah Menurut Dwi Astuti et al BUMDes diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk melengkapi ekonomi lokal dengan berbagai kemampuan. Positioning BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan (Dwi Astuti et al, 2022). BUMDes merupakan salah satu syarat konstitusional untuk pembangunan ekonomi di desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) (Hidayah et al, 2018).…”

Pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan dan laporan keuangan bumdes sempurna bangkalan

“…Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya secara keseluruahn menunjukkan bahwa memang BUMDes masih perlu pendampingan dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangnnya agar lebih akuntable dan transparan. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Dwi Astuti tahun 2022 menunjukkan bahwa pengurus BUMDes di Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah belum mengelola keuangan usaha BUMDESnya dan juga belum membuat laporan keuangan (Dwi Astuti et al, 2022). Saat ini masih menggunakan pencatatan sederhana namun tidak mampu mendokumentasi aktivitas dan kinerja unit usaha BUMDes secara menyeluruh.…”

“…Alkadafi, (2014) dan Baiq (2022) telah melakukan pendampingan pengelolaan keuangan BUMDes menjadi lebih baik dan berikutnya mampu memberikan dampak positif peningkatan PADes dan peran serta masyarakat desa (Alkadafi, 2014;Dwi Astuti et al, 2022). Agunggunanto, (2016) dan Dentry (2021) menunjukkan bahwa hasil pendampingan berdampak pada kinerja BUMDes yang telah mampu secara mandiri mengembangkan usaha melalui pengelolaan keuangan dan usaha bisnisnya (Agunggunanto et al, 2016;Arista et al, 2021).…”

PKM : Pengelolaan Dana Bumdes

“…Aturan yang sudah ada kemudian di terjemahan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi terkait hal tersebut. Namun, kenyatannya pada BUMDes Harapan Jaya belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk betul-betul memahami aturan terkait pengelolaan dan pengalokasian serta bagaimana mengembangkan dana BUMDes tersebut agar dapat memberikan peningkatan pendapatan (Astuti, Suhaedi, & Rakhmawati, 2022).…”