Penggunaan Aplikasi Sipunten dalam Pemulangan Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 oleh UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Makassar

Abstract

Data digital pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) penting artinya bagi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan masyarakat. Lonjakan pemulangan PMI dimasa Pandemi Covid-19 terjadi pada bulan Mei – Juli 2020 dengan jumlah > 100 orang per bulan. Untuk itu, adanya aplikasi Sistem Informasi Kepulangan Terintegrasi (SIPUNTEN) bertujuan memudahkan penyediaan data PMI khususnya di UPT BP2MI Makassar sebagai debarkasi dengan cakupan wilayah paling luas di Indonesia. Dalam pelaksanaanya, penggunaan aplikasi SIPUNTEN masih terkendala SDM, kompleksitas sistem, dan teknis. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi bagaimana proses difusi dan adopsi inovasi aplikasi SIPUNTEN dikomunikasikan di UPT BP2MI Makassar untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPUNTEN dikomunikasikan secara top down dari BP2MI Pusat ke UPT BP2MI Makassar melalui media komunikasi formal dan bimtek tatap muka. Dampaknya adalah proses keputusan penggunaan aplikasi SIPUNTEN yang terjadi secara otoritatif dan opsional sesuai dengan instruksi BP2MI Pusat. Lemahnya koordinasi antar UPT penyelenggara pemulangan PMI dan tidak adanya monitoring dari BP2MI Pusat menjadikan implementasi SIPUNTEN di UPT BP2MI Makassar kurang optimal.

Living beyond borders: the international legal framework to protecting rights to health of Indonesian illegal migrant workers in Malaysia

“…Even though policy regulations stipulate its realisation of global health, apparently the recipient country does not guarantee to provide protection to migrant workers (Wickramage et al, 2018). This is experienced by IMW, which is often not categorised as a priority sector that receives affirmation in health protection, such as the COVID-19 disease example (Rahmawati and Kamilah, 2020). The illegal migrant workers who do not receive health protection have an impact on migrant workers being infected with infectious diseases.…”

“…, 2018). This is experienced by IMW, which is often not categorised as a priority sector that receives affirmation in health protection, such as the COVID-19 disease example (Rahmawati and Kamilah, 2020). The illegal migrant workers who do not receive health protection have an impact on migrant workers being infected with infectious diseases.…”

Analysis of the Implementation of Article 42 Of UUPMI No. 18/2017 on the Duties and Responsibilities of Village Governments Affecting the Vulnerability of Violence and Trafficking in Persons (TPPO) for Women Migrant Workers in Lampung Province

“…17 DPC SBMI (Branch Leadership Council of the Indonesian Migrant Workers Union) Banyuwangi has played a pivotal role in ensuring the safety of prospective migrant workers in the region, as evidenced by the efforts it has made to monitor CPMI, PMI, and their families in tandem with government institutions and agencies like BP2MI and private sector organisations like P3MI. 18 Before, during, and after work, the Village, Regency/City, Province, and Centre all play a part in the Regional Government's responsibility to protect Indonesian Migrant Workers and their Families in Lampung Province. 19 According to Article 42 of the PPMI Law, the Village Government is authorised to act as a clearinghouse for information, check CPMI data, aid in the completion of administrative procedures, and keep tabs on PMI's arrival and departure.…”

“…1 (2023): 20-32 17. Naek Siregar and Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia," 2014 18. Rahayuanto, "Peran Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja Di Kabupaten Banyuwangi.…”

Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Bagi Pekerja Migran

“…Sementara itu, menurut Suharto (dalam Rahmawati & Kamilah, 2020), perlindungan sosial dapat dideskripsikan sebagai seluruh tindakan (baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh pihak pemerintah) dalam memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan pada kelompok miskin, melindungi kelompok rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok termarjinalisasi di setiap negara. Hauff dan John dalam (Maryati, 2012), mengatakan bahwa aktor utama yang wajib menjalankan perlindungan sosial ini yaitu negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja.…”