PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA WANAGIRI MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RPJMDes DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Sujana, Edy; Suci, Ni Made; Yasa, I Nyoman Putra; Dewi, Nyoman Ayu Wulan Trisna

doi:10.31949/jb.v1i4.521

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…(Swearer, S. M., & Doll, B.,2013) Sehingga kegiatan ini juga termasuk kesempatan untuk menyampaikan arahan sekaligus evaluasi agar pengabdian masyarakat yang dilakukan sesuai dengan aturan dan etika demi tercapainya tujuan pengabdian sesuai dengan yang telah direncanakan. (Setiawan, H., Yendra, Y., & Choirunnisa, C.,2023) Pada evaluasi dapat digambarkan bahwa korban yang agresif atau provokatif adalah siswa yang pernah dibully namun juga menindas siswa lain. Orang tua pun secara naluri melindungi anak-anak mereka dari penekanan bullying dan justru seringkali mengalami konflik antar sesama orang tua.…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasaan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda

Yulianingrum,

Suryaningsi,

Alfina

et al. 2023

PARTA

View full text Add to dashboard Cite

Mengurangi penindasan (bullying) di sekolah merupakan perhatian utama para pendidik, orang tua, dan legislator. Kekerasan terwujud dalam berbagai cara, dan semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan tingkat rendah atau mendasar mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan belajar di sekolah. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan pendampingan penanganan kasus secara face to face yang meliputi identifikasi kasus, sosialisasi, pemberian materi, pendampingan hukum, solusi, diskusi serta mediasi. Tujuan dari pengabdian adalah menyelesaikan sengketa antara orang tua/wali murid terhadap tindakan bullying oleh siswa penyandang pendampingan psikolog serta memberikan solusi damai antar para pihak yang mengalami konflik. Pengabdian ini menghasilkan bahwa pada kenyataannya bentuk perilaku bullying disertai kekerasan paling umum terjadi di sekolah saat ini dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan bentuk kekerasan yang lebih serius. Oleh karena itu, aspek penting dalam pencegahan kekerasan di sekolah adalah identifikasi dan penerapan intervensi ataupun strategi yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi intimidasi di sekolah. Strategi pencegahan intimidasi praktis yang menargetkan berbagai tingkat (yaitu, individu, ruang kelas, dan sekolah) disediakan, dan pedoman praktik terbaik untuk menerapkan program pencegahan intimidasi di sekolah dengan banyak melakukan sosialisasi hukum dan parenting.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasaan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda

Yulianingrum,

Suryaningsi,

Alfina

et al. 2023

PARTA

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Another study was conducted by Hendrawati and Pramudianti with the results of research that development planning (RPJMDes and RKPDes) for Desa Setro involved village officials, BPD, LPMD, community leaders, community organizations, RT, RW, hamlet heads in their mations, mechanisms, and community access in expressing opinions, openness refers to the transparency of opportunities for the people to submit responses and criticisms of the village government, the clarity of the RKPDes document which has been prepared as the basis for preparing the APBDes (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Researchers have previously carried out research that discusses village planning by examining various focus studies, including village development planning by (Ulfah, 2017) & (Wiguna, 2019); about village governance by (Putra, 2017) & (Sugiman, 2018); about increasing the capacity of the village apparatus by (Sujana, 2020) & (Sari, 2022). This research discusses explicitly the dynamics of implementing the 2022 RKPDes policy in Gonggang Village, which compares the wishes of the community and implementation in the field, where the results of the theoretical analysis can then be used as evaluation material for the Gonggang Village government.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Analysis of the Village Government Work Plan Implementation (RKPDes) Fiscal Year 2022 Gonggang Village, Poncol Sub-District, Magetan Regency

Fatmala,

Romadhan,

Sihidi

2023

J. Public Policy

View full text Add to dashboard Cite

The Village Government Work Plan (RKPDes) is the only one guidline for implementation of the development government at the village level within a period of one year. Juridically, the village government itself is stated in the Village Law (UU Desa) Number 6 of 2014. In this journal article, researchers are trying to conduct an analytical study with a focus on studies related to the implementation of the Village Government Work Plan (RKPDes) 2022 in Gonggang Village, Poncol District, Magetan Regency more specifically from the perspective of the village government's steps in maximizing the development of existing potentials in Gonggang Village. Therefore, this study aims to answer the main research problem; How the process of preparing, implementing and reporting for RKPDes 2022 in Gonggang Village? What are the factors that affect the running of RKPDes 2022 in Gonggang Village?. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The source of the research data was obtained from documents belonging to Gonggang Village, the results of interviews and observations. In order to strengthen the research, interviews were conducted with four interviewees, consisting of the Gonggang Village Consultative Body (BPD), Gonggang Village Head, Gonggang Village Secretary and Gonggang Village Treasurer. The results showed that the mechanism for implementing RKPDes 2022 in Gonggang Village has been running quite well, but there are still shortcomings and not optimal because there are activity programs that have not been implemented in 2022 due to funding constraints.

show abstract

“…Ketiga, program penelitian penguatan kapabilitas pemerintah desa melalui RPJMDes yang disertai pertanggungjawaban terhadap dana desa. 7 Hasil program penelitian tersebut menunjukkan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan Syaiful Bahri, Mohammad Muhibbin, Suratman Suratman e-ISSN: 2621-4105 bahwa terwujudnya kemandirian aparatur desa yang secara tidak langsung meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset dan pendanaan desa.…”

unclassified

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan

Bahri,

Muhibbin,

Suratman

2024

JULR

View full text Add to dashboard Cite

This research aims to find out the form of responsibility of the government of Tlontoraja Village, Pasean District, and Pampekasan District for the village funds that are not absorbed by the village development program. The maintenance of government authority through the authority of the government at the village level is charged by APBDes. The flow of village funds in Tlontoraja village obtains funding that comes from the village's original income. Details of the financial value of the village are channeled, among other things, in the amount of 40% for direct cash aid from the country's funds, 20% for food resilience, 1.5% for disaster management, and the rest for material development. The application procedure for the liquidation of village funds is divided into four stages, i.e., 30% for each stage, starting from stages I–IV. At each stage of such liquidation, the mechanism requires the form of accountability of the relevant village government. The method used in this research is based on a sociological, juris-empirical approach. The data collection technique is done using the interview technique. The results of the analysis show that if there is a budget that does not absorb the development of the village, then it should be channeled to the Silpa Fund. The research also does not show any misuse of the village budget funds by the Tlontoraja Village Government.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan terhadap dana desa yang tidak terserap oleh program pembangunan desa. Penyelenggaraan wewenang pemerintahan melalui kewenangan pemerintah setingkat desa mendapat biaya dari APBDes. Aliran anggaran dana desa di Desa Tlontoraja memperoleh pendanaan yang bersumber dari pendapatan asli desaPerincian nilai keuangan desa yang disalurkan, antara lain, sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, 1,5% untuk penanggulangan bencana, dan selebihnya untuk pembangunan bersifat material. Prosedur permohonan untuk pencairan dana desa dibagi dalam empat tahap, yaitu sebesar 30% untuk masing-masing tahap mulai dari tahap I – IV. Pada tiap-tiap tahapan pencairan tersebut, mekanisme mewajibkan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris berbasis pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa jika terdapat anggaran yang tidak terserap pembangunan desa maka harus disalurkan ke dana Silpa. Hasl penelitian juga tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa disalahgunakan oleh Pemerintah Desa Tlontoraja.

show abstract

PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA WANAGIRI MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RPJMDes DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Cited by 3 publications

References 2 publications

Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasaan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda

Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasaan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda

Analysis of the Village Government Work Plan Implementation (RKPDes) Fiscal Year 2022 Gonggang Village, Poncol Sub-District, Magetan Regency

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa yang Tidak Terserap dalam Pembangunan

Contact Info

Product

Resources

About