Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Perbankan Syariah

Abstract

The sharia banking expertise program at SMK continues to develop. In Central Java in 2018, there were 50 vocational schools that opened the sharia banking program. However not yet fully supported by the availability of teachers in these competencies. That is because teachers do not come from graduates in the field of finance or sharia banking. That reason is the background of this community service. The partners in this activity are the MGMP Central Java and DIY Sharia Banking, with 44 participants. The form of devotion is the provision of material as well as discussions about Islamic finance filled by presenters from the Indonesian Financial Services Authority (OJK), the Bank Jateng Syari’ah, Islamic Economic Community (MES) and the Indonesia Stock Exchange Representative Semarang. Before the training was started, a pre-test was conducted with an average score of 63.11 for each participant and after the test, a post-test was obtained with an average score of 77.07. Based on the Difference Test (Paired Sample Test) with SPSS it can be seen that the significance value (Sig. (2-tailed)) of 0,000 is less than 0.05. So it can be concluded that there are significant differences in the competence of Islamic banking teachers before training and after the implementation of sharia financial training.
 Keyword— sharia finance, teacher competence, sharia banking, vocational schools
 Program keahlian perbankan syariah di SMK terus perkembangan. Di Jawa Tengah hingga tahun 2018 terdapat 50 SMK yang membuka program keahlian perbankan syariah. Namum belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan guru pada kompetensi tersebut. Hal tersebut dikarenakan guru tidak berasal dari lulusan di bidang keuangan atau perbankan syariah. Alasan tersebut yang menjadi latar belakang dilakukannya pengabdian ini. Mitra kegiatan ini adalah MGMP Perbankan Syariah tingkat Jawa Tengah dan DIY, dengan jumlah peserta sebanyak 44 guru. Adapun bentuk pengabdian ini adalah pemberian materi serta diskusi tentang keuangan syariah yang diisi oleh para pemateri dari instansi yang sudah kompeten. Pemateri tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Jateng Syari’ah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Bursa Efek Indonesia. Sebelum training dimulai dilakukan pre test dengan hasil nilai rata-rata tiap peserta sebesar 63,11 dan setelah training dilalukan post test didapat nilai rata-rata peserta sebesar 77,07. Berdasarkan Uji Beda (Paired Samples Test) dengan SPSS dapat diketahui bahsa nilai signifikansi (Sig. (2-tailed)) sebesar 0.000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata kompetensi guru perbankan syariah sebelum dilakukan training dan sesudah dilaksanakan training keuangan syarian.
 Kata kunci—keuangan syariah, kompetensi guru, SMK perbankan syariah

Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Pada Karyawan Perumdam Tirta Kampar

“…Sehingga potensi perkembangan Industri halal di Indonesia sangat besar dan sebaiknya juga diserati dengan peningkatan tingkat literasi keuangan syariah yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi tugas para akademisi untuk membantu OJK dalam meningkatkan literasi keuangan yang ada di masyarakat khususnya literasi keuangan syariah, dunia pendidikan harus berperan aktif dalam mengakomodir peningkatan keuangan syariah yang tumbuh semakin pesat (Setiaji et al, 2020). Kegiatan pengabdian diawali dengan penyampaian kata sambutan dari perwakilan tim pengabdian dan perumdam tirta kampar serta penyerahan kengan-kenangan dari tim pelaksanaan pengabdian.…”

Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Literasi Keuangan Syariah Karyawan Lembaga Keuangan Syariah:

“…Selanjutnya, penelitian Setiaji et al, (2020), pelatihan keuangan syariah berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan syariah. Penelitian dari Haryanti et al, (2020), juga menunjukkan bahwa pelatihan literasi keuangan syariah dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.…”

Review Peluang dan Tantangan Sukuk di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Instrumen Keuangan Syariah Indonesia

“…Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam hal ini menjadi pilot project untuk dapat memastikan tercapainya pengembangan tujuan ekonomi syariah dengan terus melakukan kajian dengan berbagai pihak memastikan perangkat, peraturan, hukum dan kebijakan selalu berjalan pada rel yang telah ditetapkan. Pemerintah serius mengembangkan ekonomi syariah ini, alasannya karena KNEKS ini lembaga yang langsung dipimpin oleh Presiden sehingga tentu harus disikapi serius oleh segala perangkat yang ada di dalamnya dan dibiayai oleh rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Setiaji, 2020).…”