Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Abstract

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik seperti penggelapan, menerima sogokan, dan lain sebagainya. Korupsi telah merambah setiap lapisan kewenangan, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di lapisan di tingkat pusat hingga tingkat desa. Kuantitas dan kualitasnya juga semakin meningkat, seiring dengan perbaikan demokrasi di Indonesia. Sedangkan Hukum Administrasi Negara dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan perimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik. dan jasa, serta sebagai arena bidang karya akademis dan teoritis, dalam pemerintahan negara. Penelitian ini menggunakan metodologi deduksi yuridis normatif, dengan pendekatan yuridis. Pada akhir pembahasan akan ditemukan jawaban dari permasalahan hukum bahwa hukum Administrasi Negara berperan penting dalam pemberantasan korupsi.

Technological interventions: a pathway to combatting judicial corruption

“…Thus, it can be concluded that in Indonesia, corruption has become an open secret and has broad implications for people's lives. No area of life is contaminated by corruption, collusion, and nepotism, both on a small and large scale, from the central government dow (Sofyanoor, 2022) In line with the above, Gloppen (2014) States, "Bribes offered by users of the legal system may take many forms, including illegal 'fees' that court personnel levy to do what they should do anyway. Court users pay to get their case through the system, to influence the outcome of a given case, or to delay it.…”

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pada Saat Bencana Alam

“…Proses pengorganisasian kekuasaan dan wewenang dimaksud menuntut akuntabilitas, Mulyadi, Vivian Wijaya, Marthin Erixon Sitorus, Kartina Pakpahan / Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pada Saat Bencana Alam 1563 transparansi, terbuka dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ford Foundation sebagai salah satu lembaga yang mempelopori program tersebut, bahwa pemerintahan yang efektif bergantung pada legitimasi yang bersumber dari partisipasi yang luas, fairness, dan akuntabilitas (Sofyanoor, 2022). Penanggulangan tindak pidana korupsi saat bencana alam bisa dilaksanakan melalui jalur penal serta non penal.…”

Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 Dan Sosial Media

“…Dalam UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, dan cenderung merugikan keuangan dan perekonomian negara. (Sofyanoor, 2022) Terjadinya korupsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sesuai dengan Undang-Undang RI No.…”