Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Pt Gunung Mas Di Kabupaten Pangkep

Abstract

The objective of this research is to know how the role of government in handle the termination of employment conflict at PT Gunung Mas Persada Jaya in Pangkep Regency and what were the supporting and inhibiting from government in doing their role. The type of the research is descriptive qualitative and the sample were eight informants, the technique of data collection were collected by interview the informant and observation. The result of research showed that the government in implementing the role as regulation, administrator and fasilitator has been realized well, because there was agreement between the employees and the company through Tripartit negotiations. keywords : Government role, conflict, Termination of employment ABSTRAK Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani konflik pemutusan hubungan kerja karyawan PT Gunung Mas Persada Jaya di Kabupaten Pangkep dan apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat pemerintah dalam menjalankan perannya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak delapan orang, teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa wawancara terhadap informan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam menjalankan peranannya sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator sudah terealisasi dengan baik, dilihat dari ditemukannya kesepakatan antara karyawan yang diPHK dengan pihak perusahaan melalui perundingan Tripartit. Kata Kunci: peran pemerintah, konflik, pemutusan hubungan kerja.

Peran Serikat Pekerja dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja yang Berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja

“…Secara filosofis tenaga kerja dan pengusaha merupakan pihak-pihak yang menjalin suatu hubungan kerja dan turut bersinergi satu sama lain guna meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi (Fahrunnisa et al, 2017). Salah satu sarana dalam mewujudkan amanat UUD 1945, yakni eksistensi serikat pekerja dalam melaksanakan fungsi hubungan industrial, selain menjalankan segi pengawasan menjaga kelangsungan produksi, tertib, aspiratif, memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga (R. Sinaga, 2018).…”