Peranan Dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Abstract

Pasal 66A Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwademi kepentingan hakim, jaksa, penyidik yang hendak mengambilminuta akta ataupun dokumen lain yang berkenanan dengan itu, makawajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, lalukemudian hal lain yang muncul adalah ketika Notaris keberatan atasdikeluarkannya surat persetujuan oleh Majelis kehormatan Notaris,upaya apa yang dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan?Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research), denganmenggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasi penelitian ini adalahMajelis Kehormatan dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TataUsaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat ataumengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapanyang berkaitan denganhasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukankepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap keputusan MajelisKehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P, jikaNotaris yang bersangkutan merasa dirugikan, atas putusan tersebut tidakada upaya keberatan administratif atau keberatan administratif, tapiNotaris yang bersangkutan dapat langsung menggugat MajelisKehormatan Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI Kepada Notaris Dalam Proses Peradilan Perdata

“…Penelitian ikatan notaris berdasarkan kode etik. Sedangkan MPN dalam pelaksanaannya memberi ketetapan sidang serta penjatuhan sanksi terkait perihal profesi notaris yang menyimpang dari kode etik (Adjie, 2011). Sebagaimana uraian tersebut di atas, maka perkumpulan atau organisasi Notaris memiliki tujuan Pengawasan dan Perlindungan bagi anggota-anggota dengan status aktif di dalamnya.…”

“…Norma merupakan suatu pernyataan yang bertitik pada aspek das sollen atau aspek idealnya dengan disertai beberapa aturan-aturan yang harus dan tidak dilakukan (Kelsen, 2007). Notaris dalam jabatannya diwajibkan berpegang secara normatif pada aturan hukum yang berlaku, sehingga akta yang dibuat oleh atau di hadapannya telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat sehingga jika terjadi suatu permasalahan, maka akta notaris dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para pihak (Adjie, 2011).…”