Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya

Abstract

Rejuvenation and development of city areas are one of the efforts by the Regional Government to rectify ABSTRAKPeremajaan dan pengembangan kawasan perkotaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan perbaikan, penataan dan memperindah kota. Akan tetapi pelaksanaannya seringkali melakukan pelanggaran HAM sebagai akibat adanya penggusuran, sehingga masyarakat kehilangan hak atas tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kebijakan berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur akan Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan. Walaupun demikian Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan kebijakan berupa perda yang ada secara humanis dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Akan tetapi belum semua warga yang terpenuhi hak-haknya atas tempat tinggal yang layak karena adanya persyaratan berupa KTP Surabaya yang harus dimiliki. Oleh karena itu direkomendasikan agar Pemerintah Kota Surabaya perlu mempertimbangkan kepemilikan KTP Surabaya sebagai persyaratan mendapatkan rusun mengingat setiap warga yang tergusur memiliki hak yang sama atas perumahan yang layak. Selain itu juga perlu melakukan upaya koreksi dalam melakukan penertiban bangunan liar.

Decent Housing Rights Handling Related to Backlog During Covid-19 Pandemic: Samarinda City Case Study

“…The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has also issued guidelines regarding the prohibition of forced eviction practices amid the pandemic. That is because evictions are considered an unacceptable "prima facie" by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Primawardani, 2018), and (plus) create great opportunities for Covid-19 transmission, thus weakening pandemic mitigation and control efforts. (add) In fact, protection and health services are very important for everyone.…”

Development of Rupat Island as Cultural Tourism Based on Malay Culture in Riau

“…As a result, it must be safeguarded and designated as a cultural heritage. The development of historybased cultural tourism includes important elements intended to develop the potential of a Rupat Island (McNulty & Koff, 2014) and regional development is ongoing with the goal of making the region better (Primawardani, 2018). Essentially, the problems and potentials of Rupat Island are in the process of renewing the region for the better.…”