Perilaku disfungsional pada siklus penganggaran pemerintah: Tahap perencanaan anggaran

Abstract

The purpose of this study is mapping out the dysfunctional behavior that occurs in government budgeting cycle , particularly at the stage of budget planning. The study was conducted on 18 proceedings of the Indonesia National Accounting Symposium ( SNA), exploring 1,569 articles and focused in 30 selected public sector accounting articles. Content analysis used to identify psychological, sociological and political aspects related dysfunctional behaviors at the planning stage and ratification. It is found that all of aspects explored coincide in the budget planning stage. Pseudo participation found as a formality involvement in budgeting process. It causes the tendency of moral hazard.Keywords: dysfunctional behaviour, government budget, content analysis http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art3 AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memetakan perilaku disfungsional yang terjadi pada siklus penganggaran pemerintah, khususnya pada tahap perencanaan anggaran. Penelitian dilakukan pada artikel yang dipublikasikan pada 18 prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Penelitian dilakukan dengan studi literatur pada 1.569 artikel dengan 30 artikel terpilih. Dilakukan analisis konten untuk memetakan dan mengidentifikasi aspek psikologis, sosiologis dan politik terkait perilaku disfungsional pada tahap perencanaan dan ratifikasi. Aspek psikologi, sosiologi, politik dan perilaku disfungsional berhimpitan dalam tahap perencanaan anggaran. Partisipasi anggaran yang melibatkan masyarakat banyak ditemukan sebagai formalitas semu menyebabkan adanya kecenderungan moral hazard.Kata kunci: perilaku disfungsional, pemerintah, analisis konten

The effects of managerial ownership, leverage, dividend policy in minimizing agency problem

“…policy Kieso et al (2015) state that dividend policy is a decision to share profits with corporate owners. The policy intends to make alignment between managers and shareholders.…”

“Mogok” Sekolah dan Pengembangan Kecerdasan Anak Usia Dini

“…Pada tahap perencanaan, penulis mendefinisikan topik dan memilih literatur untuk dikaji secara khusus (Yuhertiana et al, 2015). Kedua langkah ini saling berkaitan satu sama lain karena topik yang ditentukan akan menentukan literatur tertentu yang akan diidentifikasi, begitu pun hasil pencarian literatur akan memandu dalam menentukan topik.…”

Konsekuensi Budgetary Slack : Perspektif Gender

“…Langevin and Mendoza (2013) menyatakan bahwa "slack dapat menghasilkan pemborosan sumber daya meskipun memberikan perlindungan dari perubahan ekonomi yang tak terduga", sehingga Belkaoui (1989) Otley dalam Belkaoui (1989:58) menyatakan bahwa "konsep budgetary slack ada positif dan negatif ". Yuhertiana et al (2015) menyatakan bahwa "pejabat publik melakukan slack sebagai upaya antisipasi ketidakpastian penganggaran publik, seperti tightness of budget, anggaran yang disusun berdasarkan undang-undang, revisi akan dilakukan hanya dimungkinkan setelah adanya suatu proses legalisasi Peraturan Daerah (Perda). " Proses ini cukup memakan waktu dan sangatlah birokratis, sehingga pejabat akan mengajukan anggaran lebih agar dapat mengatasi kegiatan yang tidak diprogramkan, semisal dana untuk karyawan yang sakit, tunjangan untuk hari raya, dan adanya bencana alam.…”

“…Teori yang mendasari permasalahan perilaku budgetary slack dalam proses penyusunan anggaran adalah teori agensi, karena ada masalah asimetri informasi dan moral hazard. Yuhertiana et al (2015) menunjukkan "ada masalah dengan keagenan dalam penganggaran daerah, yang terlihat ketika pengusul anggaran dan pemberi persetujuan atas usulan anggaran yang memiliki kepentingan masing-masing yang kemudian diakomodir dalam anggaran", diperjelas Eisenhardt (1989) yang menyatakan bahwa "asumsi tentang sifat manusia yang memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri dan memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), artinya pengusul anggaran memiliki kekayaan informasi dan cenderung melakukan moral hazard, sedangkan pemberi persetujuan anggaran cenderung memiliki keterbatasan informasi. "…”