Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja  Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dwinalasari, Ayudya Adisti; Listijono, Hans Samuel

doi:10.35973/sh.v17i1.1569

Cited by 3 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

“…Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang berupa sebuah perangkat hukum baik bersifat preventif (pencegahan) maupun bersifat represif (penanganan), yang berlaku dalam pekerjaan, pelayanan kesehatan dan hak-hak lainnya. 12 Philipus M. Hadjon berpendapat sama bahwa 13 "perlindungan hukum dapat diberikan dengan tindakan perlindungan preventif dan represif". Prinsip dari perlindungan hukum bersumber dari pancasila sebagai staatfundamentalnorm.…”

Section: Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerjaunclassified

Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja

Siahaan,

Tjoanda,

Pattipawae

2024

TATOHI J. Ilmu Huk.

View full text Add to dashboard Cite

Introduction: Labor law guarantees that every worker has the right to a decent livelihood for humanity, one of which is realized in the form of wages and employers are prohibited from paying wages under the minimum wage provisions. This emphasizes the provision of legal protections for workers to ensure the fulfillment of workers' basic rights. However, in practice there are stillemployers who provide workers with wages below the minimum wage. Sothat workers have difficulty meeting their needs and workers' right to a decent livelihood for humanity is not achieved. Purposes of the Research: to find out and analyze the implementation of the employment agreement and the legal protection of workers against the employment agreement. Methods of the Research: This research uses the normative legal research method which is carried out by examining legal materials to answer the legal issues faced.Results of the Research: The results showed that the implementation of the employment agreement had met the requirements of the employment agreement, but the entrepreneur CV Gemilang Sukses defaulted on the wage element. Because, in the employment agreement, CV Gemilang Sukses employers promised to pay workers' wages according to the Ambon City Minimum Wage. However, in its implementation, it turns out that the entrepreneur CV Gemilang Sukses pays workers' wages below the Ambon City Minimum Wage. Then, the legal protection that workers can get from employment agreements is in the form of legal protection of workers for wages, work time, rest time and time off from working overtime, disabled workers, female workers, pregnant, childbirth, child labor, occupational safety and health, termination of employment, labor social security and morals, decency and treatment according to human dignity and dignity. . Such protection can be provided through preventive legal protections such as the creation of employment agreements and the filing of objections before signing employment agreements and through the protection of repressive laws, namely the establishment of efforts to resolve labor disputes. The existence of legal protection in order to ensure the fulfillment of the basic rights of workers, equalityvtreatment without discrimination for the realization of welfare for workers and their families, taking into account the progress of the business world and the interests of employers.

show abstract

Section: Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerjaunclassified

Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja

Siahaan,

Tjoanda,

Pattipawae

2024

TATOHI J. Ilmu Huk.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Kedalaman kolam sangat berpengaruh terhadap draft kapal yang ingin bersandar di kolam pelabuhan jika suatu pelabuhan memiliki kedalaman lebih besar dibandingkan draft kapal maka kapal dapat bersandar di kolam pelabuhan tetapi jika kedalaman kolam pelabuhan memiliki kedalaman lebih kecil dibandingkan draft kapal maka kapal tidak dapat bersandar di kolam pelabuhan. Berdasarkan pengukuran kedalaman kolam pelabuhan didapatkan hasil tingkat pemanfaatannya sebesar 185%, yang menyatakan bahwa tingkat pendayagunaan fasilitas melampaui kondisi optimal dikarenakan berbagai macam faktor [12]. Hal ini dikarenakan pendangkalan kolam pelabuhan, karena tidak adanya dorongan sedimen yang berada didalam kolam pelabuhan keluar kolam pelabuhan.…”

Section: Analisis Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Ikan (Ppi) Tanah Beruunclassified

Analisis Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Ikan(ppi) Tanah Beru Kabupaten Bulukumba

Chandra,

Bahar,

Julyardiansyah

et al. 2021

SENSISTEK

View full text Add to dashboard Cite

AbstrakPelabuhan perikanan harus memiliki tujuan atau arah menuju pelabuhan yang bersih dan nyaman, dengan memilikifungsi sebagai pengendali lingkungan seperti kebersihan, keamanan, ketertiban, keselamatan kerja dan keindahan,termasuk di Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru. Konsep dasarnya adalah mencapai keseimbanganantara aspek ekonomi dengan lingkungan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis 1) kondisi fasilitas PPI TanahBeru yang terkait dengan konsep pelabuhan berbasis ecoport, 2) kesesuaian kondisi PPI Tanah Beru dengan standarecoport, dan 3) menentukan strategi pengembangan Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru menujuecoport. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif yang bersifat survei. Metode analisis data menggunakananalisis tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan, tingkat kelengkapan fasilitas pelabuhan, lingkungan fisik ekologi,dampak sosial dan ekonomi masyrakat, penanganan komoditas ikan (hasil tangkapan), pemantauan illegal fishing,kesesuaian PPI Tanah Beru terhadap rumusan standar ecoport dan pengembangan road map. Penelitian inimenghasilkan indeks ecoport sebesar 1,76 maka perlu adanya peningkatan, pada komponen kualitas perairanpelabuhan, tingkat kebersihan kawasan, kondisi penghijauan (aspek lingkungan fisik ekologi); pendapatanmasyarakat, penyerapan tenaga kerja (aspek dampak sosial dan ekonomi masyarakat); organoleptik, sistem rantaidingin (aspek penanganan komoditas ikan (hasil tangkapan); alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pemantauanpenangkapan ikan oleh observer (aspek illegal fishing). Strategi pengembangan PPI Tanah Beru difokuskan padakomponen yang selama ini belum mencapai nilai maksimal, dari hal ini disusun dalam bentuk road map yangmeliputi rencana jangka pendek dan jangka menengah (pembangunan dan pengoperasian IPAL, pengerukan kolampelabuhan).Kata Kunci: analisis pengembangan; ecoport; PPI Tanah Beru

show abstract

Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Ilela,

Laturette,

Kuahaty

2024

Pamali Pattimura Magister Law Rev.

View full text Add to dashboard Cite

Introduction: Indonesia, as a country under the rule of law, upholds the principle of equality before the law. This principle is also applied in the freedom to contract, which requires a valid agreement to meet four conditions: agreement, competency, specific object, and lawful cause. The Fixed-Term Employment Agreement is a form of employment relationship between employers and workers that suffers from shortcomings in its implementation. Many employers do not understand the rules, leading to deviations in practice.Purposes of the Research: The aim of this research is to examine and analyze the implementation of the Fixed-Term Employment Agreement system from the perspective of positive law in Indonesia.Methods of the Research: This research is a normative juridical research, using a descriptive analytical research type using primary, secondary and tertiary legal sources. The approach used is a statutory approach (Statute Approach) and conceptual approach (conceptual approach). The technique of collecting legal materials uses a literature study which is then analyzed qualitatively in order to answer the problems studied.Results of the Research: Based on the research results, it is shown that the protection of workers in Fixed-Term Employment Agreements is not optimal in its implementation due to frequent violations. This is attributed to the unclear regulations regarding the application of The Fixed-Term Employment Agreement, particularly concerning types of work that are one-time, temporary, seasonal, or related to new products. Furthermore, the lack of government supervision in the The Fixed-Term Employment Agreement creation process enables employers to easily violate regulations without legal repercussions.

show abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Cited by 3 publications

References 0 publications

Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja

Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja

Analisis Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Ikan(ppi) Tanah Beru Kabupaten Bulukumba

Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About