Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

Nurlaily, Novy Yandari; Supriyo, Agus

doi:10.18196/mls.v3i3.14384

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Bahan baku sisa bisa dalam bentuk padatan yang besar seperti sisa potongan besi maupun dalam bentuk gram kecil hasil pembentukan profil barang setengah jadi (intermediate goods) ataupun barang jadi (consumer goods). Bahan kimia sisa maupun scrap material digolongkan sebagai limbah (Supriyo., 2022). Sampah dapat dikategorikan secara luas menjadi tiga kategori: sampah organik, sampah anorganik, dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) tergantung pada jenis bahan kimianya (Itsnaini, 2021) 2) Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Munzir,

Kristiawanto,

Ismed

2024

AJPM

View full text Add to dashboard Cite

Limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah sisa dari kegiatan yang mengandung B3, seperti industri, pelayanan kesehatan, dan rumah tangga, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengelolaan limbah B3 memerlukan izin dari Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Ketidakpatuhan aturan oleh penghasil limbah B3 dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan, memerlukan sanksi administratif dan pidana sebagai efek jera. Penjelasan lebih rinci pada pertanggungjawaban pidana dan perluasan sanksi diperlukan untuk menekan dampak negatif pada lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan dengan menggunakan bahan hukum pustaka adengan kata lain, penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum baik pendapat ahli, hasil penelitian maupun jurnal. Hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban pidana lingkungan di Indonesia bergantung pada asas kesalahan, di mana individu atau badan usaha harus bersalah untuk dipidana. Fokus konsep pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum terletak pada kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk dumping limbah B3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memungkinkan penuntutan dan sanksi pidana terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan. Meskipun badan hukum tanpa kejiwaan, pertanggungjawaban diterapkan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan individu di dalamnya. Tindak pidana lingkungan diartikan sebagai perbuatan yang dapat berpotensi pidana sesuai regulasi lingkungan, mencakup "setiap orang" termasuk individu dan badan usaha. Penegakan hukum lingkungan, tahap akhir dalam regulasi kebijakan, menekankan pelaksanaan peraturan yang, jika dilanggar, akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Strategi penegakan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Munzir,

Kristiawanto,

Ismed

2024

AJPM

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Tanggung jawab hukum pada hakikatnya merupakan akibat yang berkelanjutan tentang perbuatan atau peranan yang dilakukan seseorang, tanpa memandang apakah perbuatan atau peranan tersebut dilakukan dalam lingkup hak dan kewajiban atau wewenangnya (Nurlaily & Supriyo, 2022). Hubungan hukum tersebut kemudian menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat (Anang Dony Irawan & Fadli Fadli, 2020).…”

Section: Kerugian Yang Tidak Sesuai Peraturan Yang Berlakuunclassified

Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik

Alim

2024

GOLREV

View full text Add to dashboard Cite

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah harus dilakukan dengan pemberian kompensasi yang adil dan layak sehingga setelah proses tersebut terjadi pihak yang berhak mempunyai kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Pemanfaatan tanah harus sesuai dengan sifat keadaan dan haknya, sehingga memberikan manfaat kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya, masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan mengenai pertama, bagaimana pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap tanah hak milik, dan kedua, bagaimana upaya hukum bagi pemilik tanah hak milik dalam pemberian ganti kerugian yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian pada Putusan: 36/G/PU/2019/PTUN.SBY tidak terjadi kesepakatan mengenai pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah antara penggugat dan tergugat tetapi pada kasus tersebut telah dilakukan konsinyasi/penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri sehingga tidak terjadi ganti kerugian yang adil dan layak.

show abstract

“…For example, the remains of disposal or waste produced by a company will be rotten for the community and the surrounding environment (Fitriyanti, 2016;Rasu et al, 2017). Therefore, the company must be responsible for this (Nurlaily & Supriyo, 2022).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Corporate Social Responsibility Programs In the Principles of Sharia Economic Law

Fauziah

Harun²,

Sari³

2022

nurani

View full text Add to dashboard Cite

Limited Liability Companies a role in economic development and must be responsible for the surrounding environment in its business activities, known as CSR. Thus, it is necessary to know the arrangements regarding the CSR program. Reviewing the CSR program from the point of view of sharia economic law is also necessary. Therefore, researchers conducted research related to the CSR program to examine the program based on the principles of Islamic economic law. This research is qualitative research using secondary data. Data was collected through a documentation study. Data analysis technique was carried out in qualitative descriptive. This study found that arrangements regarding CSR programs must pay attention to ethical, moral, and mandatory principles for Limited Liability Companies. This principle is compatible with the principles of sharia economic law, such as the principle of permissibility, the principle of freedom of contract, the principle of agreement, the principle of binding promises, the principle of balance, the principle of benefit, and the principle of justice. CSR in the perspective of Sharia Economic Law, is a consequence of Islamic teachings. It means that a company must not be concerned with itself but must also pay attention to the surrounding environment.

show abstract

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

Cited by 3 publications

References 0 publications

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik

Corporate Social Responsibility Programs In the Principles of Sharia Economic Law

Contact Info

Product

Resources

About