Pola Penerapan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua

Abstract

Abstrak: Wilayah Pembangunan III Grime (wilayah adat Dumutru) di Kabupaten Jayapura telah mengalami kendala pada sistem kepemilikan tanah adat. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah wilayah adat Dumutru tidak berjalan sesuai target dan berbenturan dengan struktur dan sistem budaya dalam masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi aturan-aturan hukum adat untuk disinergikan dengan aturan-aturan hukum formal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura disebabkan belum bersinerginya hukum positif dan hukum adat. Proses pembangunan perlu mengacu pada regulasi hukum formal yang mengatur mekanisme pengadaan tanah dan aturan hukum adat yang berlaku.Kata kunci: pembangunan, hukum positif, hukum adat Abstract: The Development Region III of Grime (the indigenous Dumutru territory) in Jayapura District has a problem on indigeneous land ownership system. The development process by the local government of Dumutru territory is off target and in conflict with the structures and cultural systems in the community. The study aims to assess and to identify the rules of customary law that can be synergized with the formal legal rules. The study is conducted by the qualitative method through qualitative descriptive analysis. The analysis shows that the problems of development in the Development Region III of Grime Jayapura District are because of lack of synergy of positive and customary laws. The development process needs to refer to the formal legal regulations governing land acquisition mechanism and rules of customary law.

Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak di Kabupaten Jayapura

“…Wilayah administratif Kabupaten Jayapura dikelompokkan menjadi 4 (empat) Wilayah Pembangunan I merupakan wilayah geografis pedesaan di sekitar Danau Sentani. Merupakan wilayah pedesaan yang mengelilingi danau dan pedesaan di pulau-pulau kecil di tengah perairan Danau Sentani (Griapon & Ma'rif, 2016), Pada wilayah Pembangunan I terdapat 3 (tiga) Puskesmas Sentani, Harapan, Dosay. Wilayah Pengembangan II adalah wilayah geografis pedesaan di pesisir pantai Laut Utara.…”

Cultural identity through an educational school trip: Voices of native Papuan students

“…Integrated in 1969 and currently still undergoing political upheaval, Papua is considered the largest island in Indonesia with more than 2.6 million people and 75% of the population living in rural areas (Marshall & Beehler, 2011;Pamungkas, 2015). Although the numbers are still under debate, according to Griapon and Ma'rif (2016), there were 248 tribes inhabiting the island, which are, in general, divided into two main groups: coastal and highland tribes. Whilst the indigenous population of Papua is mostly Melanesian, several decades of government sponsored transmigration policy have significantly diluted the dominance of these ethnic groups in larger cities, particularly in cities such as Jayapura.…”