Policy implications of collective agency for inclusion: evidence from the Welsh context

Conn, Carmel; Davis, Susan

doi:10.1080/02680939.2023.2222372

Cited by 4 publications

(1 citation statement)

References 75 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Selain itu, harus dicatat bahwa dalam mekanisme penyelesaian ganti rugi, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek-aspek membangun dengan mengedepankan nilai inklusivitas (Conn & Davis, 2023;Reiter & Lezama, 2013), serta nilai-nilai partisipatif dengan masyarakat guna menjadikan legitimasi kebijakan terbentuk dengan baik (Bobbio, 2018;Traber, 2013).…”

Section: A Isu Kebijakan Tata Ruang Oleh Pemerintah Daerahunclassified

Kajian Kebijakan Tata Ruang Pasca Bencana: Studi Di Desa Tompe, Donggala, Sulawesi Tengah

Tawil,

Febrianto

et al. 2024

Anterior J

View full text Add to dashboard Cite

Latar belakang penelitian ini adalah keberadaan masalah terkait konflik pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan seperti di Desa Tompe yang merupakan desa rawan bencana. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala mampu mengakomodir permasalahan tersebut. Dalam menjawab rumusan permasalahan, penelitian ini berupaya mengeksplorasi fenomena melalui metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Donggala, Studi dokumen berupa data-data dari Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Donggala, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Desa Tompe yang merupakan desa rawan bencana membutuhkan penanganan dalam bentuk kebijakan penataan ruang melalui intervensi pemerintah daerah; kedua, penatakelolaan keruangan harus mampu mengakomodir kepentingan kehidupan/penghidupan masyarakat khususnya dari aspek sosial ekonomi dan aspek lain, dan; ketiga, strategi penatakelolaan ruang di Desa Tompe harus dilaksanakan secara sistematis dan humanis dalam mengakomodir kepentingan warga penyintas bencana di Desa Tompe yang telah mampu bertahan. Penelitian ini berimplikasi pada argumen bahwa pola kebijakan yang dilaksanakan khususnya pada konteks kebencanaan, selain mempertimbangkan sisi yang sistematis, juga harus mempertimbangkan sisi humanis mengingat tingkat kerentanan dari masyarakat terdampak bencana tersebut.

show abstract

Section: A Isu Kebijakan Tata Ruang Oleh Pemerintah Daerahunclassified

Kajian Kebijakan Tata Ruang Pasca Bencana: Studi Di Desa Tompe, Donggala, Sulawesi Tengah

Tawil,

Febrianto

et al. 2024

Anterior J

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Re‐imagining a decolonised, anti‐racist curriculum within initial teacher education in a Welsh university

Davis,

Watkins,

Haughton

et al. 2024

British Educational Res J

View full text Add to dashboard Cite

Changes to the Welsh curriculum are becoming apparent. The Williams Report culminated in recommendations for schools and initial teacher education (ITE) on the inclusion and teaching of Black Asian and Minority Ethnic histories in Wales. The subsequent Welsh Government ITE action plan was designed to ensure the pro‐active recruitment of trainee teachers from Black and racially minoritised backgrounds in Wales. As a result of this legislation, a team of ITE lecturers in a school of education in a Welsh university formed a research triad and larger research collective, the idea being that we needed to decolonise our own pedagogy and curriculum delivery and re‐imagine ITE within an anti‐racist paradigm. It was key to reflect on our ITE provision, ensuring that our curriculum delivery reflected the ambition of the new Curriculum for Wales,* which encourages practitioners to think differently on what they teach, how they teach and what they want young people to learn. Using a patchwork methodology—which included ‘deep thinking and deep listening’—we examined our current ITE delivery and work that has been done thus far and looked at the gains and areas for development. It became clear that staff within our ‘ITE research collective’ were becoming more knowledgeable and confident in working within a racial dynamic, and consequently felt more able to impart knowledge when engaging with other ITE colleagues and students. This paper charts our ongoing journey and makes recommendations gained from our experiences.

show abstract

Teachers’ sense-making of the decentralizing curriculum reform policy: A comparative case study in South Korea

So,

Lee,

Choi

2024

International Journal of Educational Research

View full text Add to dashboard Cite

Policy implications of collective agency for inclusion: evidence from the Welsh context

Cited by 4 publications

References 75 publications

Kajian Kebijakan Tata Ruang Pasca Bencana: Studi Di Desa Tompe, Donggala, Sulawesi Tengah

Kajian Kebijakan Tata Ruang Pasca Bencana: Studi Di Desa Tompe, Donggala, Sulawesi Tengah

Re‐imagining a decolonised, anti‐racist curriculum within initial teacher education in a Welsh university

Teachers’ sense-making of the decentralizing curriculum reform policy: A comparative case study in South Korea

Contact Info

Product

Resources

About