Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri

Abstract

This study answers the question of how the politics of protection and fulfilment of the rights of persons with disabilities in the case of Regional Disability Regulations in Wonogiri Regency. With a mixed-method between normative legal research and empirical law, the research found that: 1) Regional Regulation No. 8 of 2013 concerning Disability and Empowerment of the Disabled in Wonogiri shows concern and attention to the fulfilment of disability rights along with social security; 2) The politics of disability law is the response of all factions in the DPRD who approve and support the fulfilment of the rights of persons with disabilities through accommodation in regional regulations; 3) Regional Regulations have been implemented largely in stages. Such as the implementation of inclusive education, health services, disability political participation, accessibility for people with disabilities in public facilities and infrastructure.[Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana politik perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kasus Peraturan Daerah Disabilitas di Kabupaten Wonogiri. Dengan metode campuran antara penelitian hukum normatif dan hukum empiris, penelitian menemukan bahwa: 1) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel di Wonogiri menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas beserta jaminan sosialnya; 2) Politik hukum disabilitas merupakan respon semua fraksi di DPRD yang menyetujui serta mendukung terpenuhinya hak-hak difabel melalui akomodasi peraturan daerah; 3) Peraturan Daerah ini telah diimplementasikan sebagian besar secara bertahap. Seperti implementasi pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan, partisipasi politik difabel, aksesbilitas bagi difabel dalam sarana dan prasarana publik.]

Human resources for the sport of swimming for student athletes of the Indonesian special sports school with disabilities

“…To be able to improve the mental, physical, and technical abilities of athletes, Indonesian disability sports special schools provide coaching programs in the form of organized, directed, systematic, and comprehensive training in accordance with their respective sports fields. In addition to improving mental and physical abilities, the coaching carried out also aims to make athletes have a tough spirit, high fighting power, discipline, sportsmanship and professionals so that they can achieve achievements in the field of sports [4].…”

Pelayanan Aksesibilitas Guiding Block Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut

“…Pelayanan public tanpa terkecuali harus dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh warga negara seperti halnya kepada warga negara penyandang disabilitas (Kristiandy, 2021). Penyandang disabilitas memiliki hak untuk aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya seperti halnya jalur khusus disabilitas yang berguna untuk kemandiriannya dalam beraktivitas di lingkungan umum (Julijanto, 2019), hal ini tertuang pada undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang mengatur mengenai pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas umum untuk penyandang cacat.…”