Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law

Abstract

The Job Creation Law passed and enacted in 2020 is a momentual result with the expectation that the Law will create jobs. But after the passage of the Job Creation Law with the use of the omnibus law method, it produced various responses and reactions from the community so that the community also among academics produced pros and cons to the Law. In addition, after the Uncang-Cipta Kerja Law was passed, it has had an impact on the elimination of industries included in the negative investment list, triggering an increase in foreign investment in Indonesia. Based on the description, a problem was formulated: what is the legal politics behind the change in licensing norms and the investment climate in the Job Creation Law using the omnibus law method. The research method used in the writing of this article is the use of legal normative research. The source of legal materials used includes 3 (three) types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal data collection techniques use a literature research model that analyzes the legal data studied in the form of qualitative and descriptive content analysis. The results showed that the government’s efforts to reduce duplication of regulations through comprehensive legislation are expected to accelerate licensing.Keywords: Omnibus Law; UU Cipta Kerja; Licensing; Investment. AbstrakUndang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dan diundangkan pada tahun 2020 merupakan suatu hasil momentual dengan harapan dari Undang-Undang tersebut ialah menciptakan lapangan kerja. Tetapi pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan penggunaan metode omnibus law tersebut menghasilkan berbagai tanggapan dan reaksi dari lapisan masyarakat sehingga masyarakat pun juga dikalangan akademisi menghasilkan pro kontra terhadap Undang-undang tersebut. Selain itu, pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan telah berdampak pada penghapusan industri yang masuk dalam daftar negatif investasi sehingga memicu peningkatan investasi asing di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan masalah: apa politik hukum dibalik perubahan norma perizinan dan iklim investasi dalam UU Cipta kerja menggunakan metode omnibus law. Metode penelitian yang dipakai pada penulisan artikel ini ialah penggunaan penelitian normatif hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni materi hukum primer, materi hukum sekunder, serta materi hukum tersier. Teknik pengumpulan data hukum menggunakan model penelitian kepustakaan yang menganalisis data hukum yang diteliti berupa analisis isi kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi duplikasi regulasi melalui undang-undang yang komprehensif diharapkan dapat mempercepat perizinan.Kata Kunci: Omnibus Law; UU Cipta Kerja; Perizinan; Investasi.

Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat

“…Jumlah ini meningkat 100 persen hanya dalam satu tahun, dari 20 kasus pada 2019 menjadi 40 kasus pada 2019. Sekitar 30 sengketa agraria terjadi di sektor infrastruktur; 20 contoh di real estat; 12 insiden di pertambangan; 11 insiden di instalasi militer; 3 insiden di pantai; dan 2 insiden di sektor pertanian; Konflik agraria mengalami penurunan sebesar 14% dari segi jumlah, namun penurunannya tidak signifikan dan tidak berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi (Prasetyo et al, 2022).…”

Provide Legal Assistance to Civil Servants in Positions as Actors of Goods / Services Procurement in Local Government Agencies with Justice and Legal Certainty

“…The choice of a form of state with the conception of the rule of law aims to protect against various acts of arbitrariness that could potentially be carried out by the authorities, so that every action of the authorities must be based on a basis or regulation that has been agreed upon by the authorities. It is not uncommon for a country that claims to be a state of law to often transform into a state of regulation because it is of the view that if the regulations as a basis have been established, then all of its actions can be justified, even though the conception of the rule of law is also obliged to look at the elements of public welfare and justice (Prasetyo et al, 2022).…”