Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011

Saragintan, Antonius; Hidayat, Syahrul

doi:10.7454/jp.v2i1.85

Cited by 7 publications

(11 citation statements)

References 3 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, sepakat terhadap dugaan adanya muatan politik dalam penyaluran dana bansos dengan melihat tren kenaikan dana bansos mendekati waktu pemilihan umum baik di level nasional maupun di tingkat lokal. Salah satu penyebab dari penggunaan program hibah dan bansos untuk kepentingan aktor-aktor politik tertentu ialah sifat programnya yang populis, sehingga sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemilihan umum baik nasional maupun lokal (Saragintan & Hidayat, 2016). Apalagi bagi seseorang yang diposisikan sebagai incumbent dalam pemilihan umum (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota) pada masa krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tidak terpental dari jabatan politisnya memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan "politisasi anggaran".…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Pork Barrel merupakan alokasi anggaran berdasarkan pada kriteria yang tidak diberikan secara penuh kepada public (Golden & Min, 2013). Definisi lain mengenai politik Pork Barrel adalah sebuah usaha bagi anggota legislatif mendapatkan alokasi dana untuk dibawa kepada konstituen di daerahnya dengan tujuan agar konstituen mendapatkan sebuah insentif untuk kembali memilih calon tersebut sehingga meningkatkan elektabilitas di periode pemilihan berikutnya (Saragintan & Hidayat, 2016). Berdasarkan atas beberapa definisi tersebut, politik Pork Barrel dalam penelitian ini dapat diartikan upaya-upaya politis yang dilakukan oleh calon incumbent melalui pengalokasian anggaran pada program-program pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan elektabilitas kandidat incumbent tersebut pada pemilihan periode berikutnya.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Keempat, bersifat kewilayahan atau konteks spasial tertentu sehingga hanya masyarakat tertentu yang dapat menikmati hasil dari alokasi dana tersebut. Kelima, politik pork barrel tidak bersifat mengikat konstituennya untuk memilih incumbent karena tidak ada perjanjian yang dilakukan karena umumnya diberikan pada saat pra-pemilihan (Saragintan & Hidayat, 2016).…”

Section: Pendahuluanunclassified

See 2 more Smart Citations

Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas

Rahmanto

Firmansyah

Purwaningsih

et al. 2021

JWP

View full text Add to dashboard Cite

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah mempengaruhi elektabilitas calon incumbent pada waktu pra-pemilihan presiden 2019. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature) untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan mendekati pemilihan presiden tahun 2019. Peningkatan belanja bansos secara bertahap dari 2016 sebesar 49,06 Triliun menjadi 58,96 Triliun tahun 2017 dan meningkat menjadi 83,91 Triliun pada 2018. Anggaran untuk program sosial juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 10,5 Triliun menjadi 14,09 Triliun pada 2017 dan semakin meningkat lagi pada 2018 dengan besaran 18,67 Triliun. Meningkatnya alokasi anggaran tersebut berbanding lurus dengan tingginya elektabilitas dari Jokowi sebagai kandidat petahana yang mencapai angka 50% lebih, unggul atas Prabowo Subianto yang kurang dari 40%. Ini menjadi indikasi bahwa program tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi menjelang pemilihan presiden 2019. Dapat dikatakan anggaran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk politik Pork Barrel di Indonesia karena dijadikan sebagai suatu upaya politis dari incumbent melalui pengalokasian anggaran dalam program pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan elektabilitas pada pemilihan berikutnya. Sehingga disimpulkan bahwa politik anggaran pada bantuan sosial menjadi salah satu isu strategis yang dapat dimanfaatkan oleh setiap incumbent guna meningkatkan elektabilitasnya pada periode pemilihan berikutnya.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

See 1 more Smart Citation

Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas

Rahmanto

Firmansyah

Purwaningsih

et al. 2021

JWP

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Program hibah biasanya telah diatur secara spesifik tentang penetapan dan peruntukannya. Program hibah memiliki sifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pusat/daerah (Saragintan & Hidayat, (2017) (Wardani 2014). Ada beberapa bagian yang tergolong dalam praktik klientilisme, yaitu patronase, jual beli suara, dan constituency service.…”

unclassified

Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodamas Kota Kediri

Haliim

2019

J-PARPOL

View full text Add to dashboard Cite

The concept of public policy is present and develops as an instrument for the state that aims to prosper the people. In Kediri, there was a public policy called Prodamas. Prodamas is a grant program that is actually presented by the Kediri City government to increase community participation in infrastructure and human development in the City of Kediri. But with a distributive political perspective, Prodamas is seen as a political tool for incumbents, Abdullah Abu Bakar. The indicator, the incumbent campaign program for the Kediri City elections in 2018 is to increase the number of Prodamas funds up to twice (Prodamas Plus), although in practice Prodamas still has many implementation problems. Secondly, the Socialization of Prodamas Plus has been socialized long before the momentum of the Kediri 2018 regional election. Third, Prodamas social assistance which is only given to a number of Kelurahan without clear indicators. Fourth, Prodamas have similarities with other participatory development mechanisms, namely 'Planning and Development Consultation' (Musrenbang). From these indicators, the authors conclude that Prodamas is not only a public policy that is only present for the welfare of the community, but incumbents political tool for political interests in the Kediri City elections 2018.

show abstract

“…Isu lainnya yang juga tak kalah hebatnya, adalah isu korupsi. Isu ini pun sebenarnya sudah mengemuka jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Banten 2017 (Christiawan, 2016;Fauzanafi, 2016;Hakim (et al) 2017; Nisa, Dwisetia & Firmansyah, 2017;Saragintan & Hidayat, 2016;Sitompul, 2014).…”

unclassified

Pesan Nonverbal dalam Komunikasi Politik Wahidin Halim Sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada Banten 2017

Santi

2018

NJOC

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan nonverbal dalam komunikasi politik Wahidin Halim pada Pilkada Banten 2017, dan difokuskan hanya kepada pesan kinesik, proksemik, artifaktual, dan paralingustik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi nonpartisipan sebagai sumber data primer, dengan studi pustaka dan dokumentasi sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahidin Halim selalu tersenyum (pesan fasial) ketika sedang berhadapan dengan masyarakat Banten, sementara gerak olah tangannya (hand gesture) lebih sering terlihat mengangkat tangan dengan jari terbuka. Ketika berada di tengah masyarakat, jarak yang yang terbangun antara Wahidin Halim dengan masyarakat Banten tergolong jarak intim dan personal, sementara penampilan (pesan artifaktual) yang merupakan ciri khasnya ialah baju koko putih, celana hitam, dan peci hitam. Adapun dalam hal kecepatan bicara tergolong cepat, dengan intonasi suara bersemangat serta gaya komunikasi yang ceplas-ceplos dan humoris. Kata Kunci: Komunikasi politik, pesan nonverbal, Pilkada Banten 2017, Wahidin Halim ABSTRACTThis study aims to find out various nonverbal messages in Wahidin Halim's political communication in 2017 Banten elections, and focused only on the message of kinesik, proxemik, artifactual, and paralingustik. The approach used in this study is qualitative with descriptive method. The data collection techniques used in-depth interview and nonparticipant observation as primary data sources, with literature study and documentation as secondary sources. The results of this study showed that Wahidin Halim always smiled (facial message) when he was meeting the people of Banten, while the hand gesture was more often seen raising his hand with his fingers open. During the campaign, the distance between Wahidin Halim and the people of Banten was classified as intimate and personal. Meanwhile, the appearance (artifactual message) which is his trademark is white koko, black pants and peci hitam. As for the speed of speaking, Wahidin Halim is quite fast, enthusiasm in tone, and the communication style is ceplas-ceplos and humorous. Keywords: Political communication, nonverbal message, Banten Elections 2017, Wahidin Halim

show abstract

Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011

Cited by 7 publications

References 3 publications

Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas

Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas

Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodamas Kota Kediri

Pesan Nonverbal dalam Komunikasi Politik Wahidin Halim Sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada Banten 2017

Contact Info

Product

Resources

About