Pra-Evaluasi Penerapan Electronic Government Di Indonesia: Sebuah Analisis Kapabilitas

Abstract

ABSTRAK E-government terus berkembang luas mengiringi peningkatan dramatis dalam pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini juga mendorong adanya peningkatan pertukaran informasi di antara orang-orang yang membutuhkan berbagai layanan beserta keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, e-government adalah infrastruktur yang diterapkan untuk melayani dan meringankan warga atau orangorang dalam mengakses kebutuhan terkait, yang biasanya telah disediakan oleh pemerintah dan menjadi jembatan saling berbagi informasi seperti kebijakan dan peraturan, serta tempat media untuk lembaga publik dan swasta untuk melakukan aktifitas bisnis. Artikel ini mencoba untuk memberikan usul inisiasi atas pentingnya untuk meninjau dan menilai kinerja e-government melalui studi kasus yang ada saat ini pada implementasi e-procurement di Indonesia. Kata kunci: e-government, e-procurement, pengembangan, pengujian, evaluasi, kemampuan, Indonesia.

E-Government the Department of Investment and Integrated Services City of Palangkaraya

“…City Government of Palangkaraya own doing Implementation of Electronic Government in the regional work units have been started since 2013, namely the issuance of Regional Regulation of Palangkaraya No. 07 Year 2013 About Transparency of Government and Public participation in which the onepoint regulation is instructed to institutions or work units (SKPD) Palangkaraya City Government for transparency for the regional administration is done through the provision of public information accessibility ie provisioning, administration and issuance of public information by utilizing the facilities and infrastructure of information and Communication Technology [3]. E-information, e-citizen, and e-service are how content services developed and implemented by the Department of Investment and Integrated Services One Stop to provide convenient services to businesses in the permitting process.…”