2018
DOI: 10.18202/jamal.2018.04.9009
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Abstract: ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/2016 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Metode yang digunakan adalah studi kasus melalui wawancara kepada warga dan pemimpin Desa Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, peneliti juga menemukan bahwa terdapat kendala yang disebabkan oleh perubahan kementerian dan kemampuan penyalur dana desa yang mas… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
7
0
18

Year Published

2018
2018
2021
2021

Publication Types

Select...
7

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 26 publications
(25 citation statements)
references
References 15 publications
0
7
0
18
Order By: Relevance
“…Tentu saja good government dapat diwujudkan jika penyelenggaraan negara mampu menerap kan unsur profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan penegakan hukum. Berdasarkan tujuan tersebut maka sangat diperlukan adanya implementasi unsurunsur akuntabilitas serta transpa ransi untuk mengelola dana atau keuangan desa, yang kemudian bermuara pada penye lenggaraan pemerintah desa yang mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa itu sendiri, yang bertujuan pula untuk mewujudkan good government (Nahuddin, 2018;Triani & Handayani, 2018). Namun, untuk mewujudkan masyarakat Indone sia yang religius, demokratis, manusiawi, berkeadilan, sejahtera, dan mandiri, sesuai dengan visi Indonesia tersebut tidaklah mu dah.…”
unclassified
“…Tentu saja good government dapat diwujudkan jika penyelenggaraan negara mampu menerap kan unsur profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan penegakan hukum. Berdasarkan tujuan tersebut maka sangat diperlukan adanya implementasi unsurunsur akuntabilitas serta transpa ransi untuk mengelola dana atau keuangan desa, yang kemudian bermuara pada penye lenggaraan pemerintah desa yang mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa itu sendiri, yang bertujuan pula untuk mewujudkan good government (Nahuddin, 2018;Triani & Handayani, 2018). Namun, untuk mewujudkan masyarakat Indone sia yang religius, demokratis, manusiawi, berkeadilan, sejahtera, dan mandiri, sesuai dengan visi Indonesia tersebut tidaklah mu dah.…”
unclassified
“…The enactment of the Village Law sets village as entities. As an entity, village should have greater authority over expenditure including the authority to form Village Owned Enterprise (Junaidi, 2015;Triani & Handayani, 2018;Wijayanti & Hanafi, 2018). The big role received by villages absolutely entails a big responsibility.…”
mentioning
confidence: 99%
“…Tata kelola organisasi desa di Indonesia masih belum cukup optimal karena kualitas dari sumber daya manusia dapat menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan desa (Triani & Handayani, 2018). Salah satu komponen dari tata kelola yang baik adalah terwujudnya prinsip akuntabilitas.…”
Section: Pendahuluanunclassified